DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Perubahan Nama Bentuk Hukum, Pendirian Dan Status Badan Hukum, Tempat Kedudukan Wilayah Kerja, Lapangan Usaha, Modal, Organ Perumda Air Minum Tirta Bangka, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan Perumda Air Minum Tirta Bangka, Penggunaan Laba BUMD, Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Air Minum Tirta Bangka, Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum, Dan Privatisasi Perumda Air Minum Tirta Bangka, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bangka, Kepailitan Perumda Air Minum Tirta Bangka, Pembinaan Dan Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bangka, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
11.Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomr 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang untuk selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh mdoalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan tidak terbagi atas saham.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka yangh bergerak di bidang usaha pengelolaaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan tidak terbagi atas saham.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh ata sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada perusahaan umum Daerah.
10.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah.
11.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas 4
12.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah
13.Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka.
15.Instansi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas dan fungsi dibidang pengelolaan pembinaan dan pengawasan terkait Badan Usaha Milik Daerah.
16.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Air Minum Tirta Bangka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
17.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perumda Air Minum Tirta Bangka dengan tujuan agar Perumda Air Minum Tirta Bangka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
19.Kerjasama adalah usaha bersama antara Perusahaan Umum Daerah dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.
20.Akuntan Negara adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi, Kementerian atau Lembaga yang tugas pokoknya melakukan pemeriksanaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk :

a.meningkatkan kinerja dan daya saing Perumda Air Minum Tirta Bangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.menyelenggarakan pelayanan publik yang berintegritas;
c.menyelenggarakan pengelolaan air minum yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5

BAB II

PERUBAHAN NAMA BENTUK HUKUM

Pasal 4

PDAM Tirta Bangka sebagimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengelolaan dan Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka, diubah nama bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Bangka.

BAB III

PENDIRIAN DAN STATUS BADAN HUKUM

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Bangka Badan Hukum yang melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirta Bangka adalah merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 087/KPTS/CK/VI/1982 tanggal 29 Juni 1982 dengan ini dilebur/dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
(2)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Badan Pengelola Air Minum Daerah beralih ke Perusahaan Umum Daerah.
(3)Pelaksanaan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA

Pasal 7

(1)Perumda Air Minum Tirta Bangka berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Sungailiat Kabupaten.
(2)Wilayah Kerja Perumda Air Minum Tirta Bangka meliputi Wilayah Kabupaten.

BAB V

LAPANGAN USAHA

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Bangka mengusahakan penyediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di Daerah dan sekitarnya.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Bangka adalah keseluruhan modal dan aset yang dimiliki oleh PDAM Tirta Bangka.
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 6
(3)Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor serta perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Perumda Air Minum Tirta Bangka dapat memperoleh sumber modal Daerah yang terdiri atas :
1. a.Penyertaan modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya
(2)Sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pelaksanaan penyerahan sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…