DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi; Eselon; Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa da Politik;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan Politik di Daerah.
7.Kepala Badan Kesbangpol, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka. 3

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesbangpol Tipe B.

Pasal 3

(1)Badan Kesbangpol merupakan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Badan Kesbangpol bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten.
(2)Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama,ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4
5. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
  1. 1.Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. 2.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
4. d.Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
  2. 2.Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
5. e.Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik yang terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Kewaspadaan Nasional; dan
  2. 2.Sub Bidang Penanganan Konflik.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Kepala Badan Kesbangpol bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. b.penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. c.penyelenggaraan koordinasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. d.penyelenggaraan pementauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 5
5. e.penyelenggaran forum koordinasi pimpinan Daerah;
6. f.penyelenggaran administrasi Badan; dan
7. g.penyelenggaran fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretaris Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesbangpol.
(3)Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaran dan pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
2. b.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
3. c.pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
4. d.pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
5. e.pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas :

a.Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan infOrganisasi Kemasyarakatan (ormas)i, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 10

(1)Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. 6
(2)Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaannarkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya terdiri atas :

a.Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
b.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…