DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur : Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Lalu Lintas di Jalan Umum, Jalan Khusus, Pengawasan dan Penegakan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, sanksi Administrasi, Denda dan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan di Kabupaten Bangka dapat menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas jalan apabila melebihi jumlah berat yang diperbolehkan, sehingga diperlukan pengendalian lalu lintas angkutan yang melewati jalan umum;
c.bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat umum dan dalam rangka usaha pemeliharaan jatan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus di Kabupaten Bangka, perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1821); 2

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 7 Seri D );
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS DI KABUPATEN BANGKA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangka.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
8.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
9.Dinas adalah Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan dan jalan.
11.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap -dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lali lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12.Jalan Umum adalah jalan kabupaten yarlg diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
14.Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu kendaraan yang menekan badan jalan.
15.Perusahaan Pertambangan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah indonesia, yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu.
16.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
17.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
18.Penyelenggara Jalan khusus adalah badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri. 5
19.Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah kewajiban setiap pelaku usaha dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang yang meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus berasaskan keadilan, kepastian hukum, partisipasi, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan penggunan jalan.
(2)Pengaturan mengenai pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan melalui penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagl usaha pertambangan dan usaha perkebunan di daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan dan menjaga kondisi jalan umum dan jalan khusus.
(3)Pengaturan pengangkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan melalui jalan umum bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
2. b.mengantisipasi penurunan fisik kerusakan ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
3. c.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
4. d.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
5. e.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
6. f.memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
7. g.terwujudnya terlib dan keterpaduan penyelenggafaan jalan; dan
8. h.tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

BAB III

LALU LINTAS DI JALAN UMUM

Pasal 3

(1)MST ruas jalan umum yaitu 8 (delapan) ton.
(2)Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum yaitu kendaraan angkutan dengan MST paling tinggi 8 (delapan) ton. 6

Pasal 4

(1)Hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang berasal dari daerah harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Kendaraan angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal :
1. a.memiliki MST di atas 8 (delapan) ton;
2. b.memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter.
(3)Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hasil pertambangan mineral dan timah.
(4)Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hasil produksi tanaman perkebunan sawit.

Pasal 5

(1)Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Hasil perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JALAN KHUSUS Bagran Kesatu

Pasal 6

(1)Setiap perusahaan pertambangan atau perusahaan perkebunan yang membangun dan menggunakan jalan khusus harus mendapat izin Bupati.
(2)Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh penyelenggara jalan khusus.
(3)Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Perencanaan umum jalan khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Perencanaan jalan khusus yang dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus harus sesuai dengan perencanaan umum jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 7
(3)Perencanaan jalan khusus dilakukan dengan mengacu pada persyaratan teknis serta pedoman teknis jalan umum.
(4)Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembangunan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah.
(2)Jalan khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus.
(3)Pembangunan jalan khusus harus memasukan aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap kerusakan jalan umum yang disebabkan pembangunan jalan khusus dan/atau kegiatan lainnya merupakan tanggungjawab sosial dan lingkungan penyelenggara jalan khusus.
(5)Jumlah jaringan jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan.

Pasal 10

(1)Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
(2)Pemerintah Daerah dapat mengambil alih penyelenggaraan jalan khusus berdasarkan pertimbangan :
1. a.untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
2. b.untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perekonomian daerah dan/atau perkembangan daerah; dan/atau
3. c.untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau jatan khusus yang telah diambilalih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(5)Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati. 8
(6)Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati menerima atau menyatakan jalan khusus tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…