DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 9 seri D);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 9 seri D), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka. 3
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, sesuai kesepakatan Desa melalui Musyawarah Desa, yang di tuangkan dalam Berita Acara.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk
  1. 1.sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, skor sama dengan 1 (satu);
  2. 2.1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, skor sama dengan 2 (dua); dan
  3. 3.3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa, skor sama dengan 3 (tiga).
2. b.kemampuan keuangan Desa (APBDesa)
  1. 1.kurang dari Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), skor sama dengan 1 (satu);
  2. 2.mulai dari Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), skor sama dengan 2 (dua); dan 4
  3. 3.lebih dari 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), skor sama dengan 3 (tiga).
(3)Penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan penjumlahan skor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.skor 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.skor 4 (empat) sampai dengan 5 (lima), jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.skor 6 (enam), jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
(4)Penetapan jumlah wilayah pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit 2 (dua) wilayah pemilihan dan paling banyak 4 (empat) wilayah pemilihan yang dibagi secara proporsional berdasarkan sebaran jumlah penduduk berdasarkan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
1. 4.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Kelembagaan BPD terdiri atas :
1. a.pimpinan; dan
2. b.bidang.
(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.1 (satu) orang sekretaris. 5
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan kemasyarakatan; dan
2. b.bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
(5)Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
(6)Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD yang diadakan secara khusus.
(7)Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang untuk pertama kali dan/atau penggantian Pimpinan BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(8)Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(9)Rapat Pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

5.Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
(2)Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan rekomendasi dari BPD.
(3)Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi BPD dan bertanggungjawab kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD.
(4)Status staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perangkat BPD.
(5)Pembiayaan staf administrasi BPD bersumber dari APBDesa pada kegiatan BPD.
(6)Seleksi calon staf administrasi BPD dilaksanakan oleh BPD, yang dituangkan kedalam surat rekomendasi.

6.Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA, dan diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A, yang berbunyi sebagai berikut : BAB XIVA HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA DESA LAINNYA

Pasal 34A

(1)Hubungan BPD dengan Lembaga Desa lainnya, yaitu dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(2)Hubungan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat :
1. a.konsultatif; 6
2. b.koordinatif;
3. c.aspiratif; dan
4. d.fasilitasi dan mediasi.
(3)Pelaksanaan hubungan BPD dengan lembaga desa yang lain dapat dilakukan melalui Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 1 April 2021 BUPATI BANGKA, Cap/dto MULKAN Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 1 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto ANDI HUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI D NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.16/2021) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Cap/dto TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…