DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penambahan Penyertaan Modal, Besaran Dan Peruntukan Penyertaan Modal, Hak dan Kewajiban Penyertaan Modal, Bagi Hasil Keuntungan, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Pengawasan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung; Mengingat : 1. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan badan usaha, dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha dengan suatu imbalan tertentu.
8.Penambahan Penyertaan Modal adalah setiap usaha menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. 4
9.Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
10.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akta notaris Aritonang, SH Nomor 20 tanggal 26 November 2000 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2000 dengan Nomor : C-25468- HT01.01 dan selanjutnya telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH, S.pN Nomor 3 tanggal 3 November 2009 dengan Nomor : AHU-56914.AH.01.0.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sumsel Babel.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel bertujuan :
1. a.meningkatkan pendapatan Daerah;
2. b.mendorong pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah; dan
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Sumsel Babel pada Tahun 2022-2024 paling banyak sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2022 paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
2. b.Tahun 2023 paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
3. c.Tahun 2024 paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2)Penganggaran dana Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, APBD Tahun Anggaran 2023, dan APBD Tahun Anggaran 2024.
(3)Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kondisi Perbankan.
(4)Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada lembaga Perbankan setelah Tahun 2024 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

BESARAN DAN PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah PT. Bank Sumsel Babel sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 34.215.000.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus lima belas juta rupiah). 5
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah.
(3)Penempatan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak termasuk dividen.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Bank Sumsel Babel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT. Bank Sumsel Babel berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)PT. Bank Sumsel Babel berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 7

Paling sedikit 3 (tiga) hari setelah realisasi Penyertaan Modal dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka PT. Bank Sumsel Babel wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah.

BAB VI

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel dilakukan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Daerah yang diperoleh setiap akhir tahun buku PT. Bank Sumsel Babel.
(3)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)PT. Bank Sumsel Babel setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perbankan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD. 6

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004