DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Retribusi Izin Gangguan, Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dipandang perlu mencabut ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk Jenis Retribusi Izin Usaha Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantie (Undang-Undang Gangguan), Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 460;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri B) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Bab V Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dicabut, sehingga sebagai berikut:

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 16

Dihapus

Pasal 17

(1)Dihapus
(2)Dihapus
(3)Dihapus
(4)Dihapus

Pasal 18

(1)Dihapus
(2)Dihapus

Pasal 19

(1)Dihapus
(2)Dihapus
(3)Dihapus 4
(4)Dihapus
(5)Dihapus

Pasal 20

(1)Dihapus
(2)Dihapus

Pasal 21

(1)Dihapus
(2)Dihapus

2.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :
1. a.usaha pembudidayaan ikan untuk pembudidaya kecil/perorangan:
  1. 1.air tawar (kolam): a) pembenihan: > 0,75 ha Rp. 350.000/ha b) pembesaran > 2 ha Rp. 200.000/ha
  2. 2.air payau (tambak) a) pembenihan: > 0,5 ha - udang Rp. 2.000.000/ha - bandeng Rp. 200.000/ha - ikan lainnya Rp. 150.000/ha b) pembesaran > 5 ha Rp. 300.000/ha
2. b.usaha pembudidayaan ikan untuk badan usaha:
  1. 1.air tawar (kolam) a) pembenihan Rp. 400.000/ha b)pembesaran Rp. 300.000/ha 5
  2. 2.Air Payau (tambak) a) pembenihan - udang Rp. 4.000.000/ha - bandeng Rp. 400.000/ha - ikan lainnya Rp. 300.000/ha 2) Pembesaran Rp. 400.000/ha
3. c.keramba jaring apung (air tawar, air payau)/m² Rp. 3.000/ m²
(2)Setiap perizinan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftar ulang setiap tahunnya dan dikenakan biaya tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif awal. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 27 September 2018 BUPATI BANGKA, Cap/dto MULKAN Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 27 September 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto AKHMAD MUKHSIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI B NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.3/2018) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 33

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 33

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011