DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangka

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur : Ketentuan dalam Pasal 3 huruf d diubah, Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PEERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan dalam Pasal 3 huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan susunan perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; 3
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. 5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. 6.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. 7.Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan kebakaran);
9. 9.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 11.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. 12.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
13. 13.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
15. 15.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
16. 16.Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
17. 17.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan 4

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…