DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

• Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Mekanisme, Persiapan, Pembentukan Tim Seleksi, Persyaratan Pengangkatan, Pendaftaran Calon Perangkat Desa, Penyampaian Keberatan Terhadap Calon Perangkat Desa, Seleksi Calon Perangkat Desa, Pelaksanaan Ujian Seleksi, Pengangkatan, Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan, Biaya Dan Masa Jabatan Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Kewajiban Dan Larangan Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa, Kewajiban, Larangan, Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian Sementara, Rotasi Jabatan Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Pakaian Dinas Dan Atribut Perangkat Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
14.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
15.Penyaringan adalah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
16.Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan yang telah memenuhi persyaratan.
17.Bakal Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi calon Perangkat Desa.
18.Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
19.Hari adalah hari kerja.
20.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
21.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
22.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan. 4
(2)Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
(3)Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut :
1. a.pendaftaran dan penelitian administrasi; dan
2. b.ujian seleksi kompetensi.

Pasal 3

Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib :

a.berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat; dan
b.menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan tahapan Penjaringan dan Penyaringan pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa membentuk Tim Seleksi.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(4)Penentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan proporsional dengan pertimbangan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
(5)Tim Seleksi mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan kebutuhan biaya kegiatan;
2. b.menetapkan jadwal pelaksanaan pencalonan;
3. c.mengadakan sosialisasi dan pengumuman pengisian formasi jabatan Perangkat Desa;
4. d.melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
5. e.menerima berkas administrasi pendaftaran bakal calon;
6. f.meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
7. g.membuat Berita Acara bakal Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka;
8. h.menerima dan meneliti keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon;
9. i.melaksanakan tahapan seleksi calon Perangkat Desa;
10. j.membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka; 5
11. k.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa; dan
12. l.membuat/menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa.
(6)Dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf i dapat meminta bantuan kepada unsur Pemerintah Daerah.
(7)Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan wajib dikonsultasikan kepada Camat.
(8)Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi dapat menggunakan cap/stempel sendiri.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
(2)Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Dalam hal anggota Tim Seleksi mengundurkan diri atau disebabkan dengan alasan tertentu yang menyebabkan berhalangan tetap, Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Dalam hal anggota Tim Seleksi mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
(5)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim Seleksi, unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.
(6)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada anggota Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) Hari setelah tanggal penetapan.

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan 6
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
2. b.khusus calon Kepala Dusun yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang menjadi wilayah kerjanya; dan
3. c.anggota Badan Permusyawatan Desa yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa setelah ditetapkan menjadi Perangkat Desa.
(4)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis bermaterai secukupnya dan ditandatangani, selanjutnya dilampirkan pada saat pengajuan pendaftaran.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan tanda penduduk;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
g.surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Pasal 8

(1)Tim Seleksi mengadakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat :
1. a.nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
2. b.persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
3. c.dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
4. d.tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan 7
5. e.batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi lamaran.

Pasal 9

(1)Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari.
(2)Dalam hal pendaftaran, apabila sampai batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) Hari.
(3)Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1)Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
(2)Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
(4)Dalam hal menerima dan meneliti berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, maka Tim Seleksi mengembalikan berkas persyaratan administrasi kepada pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
(5)Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.
(6)Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
(7)Sebelum menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
(8)Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan Penjaringan dan Penyaringan selanjutnya.
(9)Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)kepada Kepala Desa sebagai laporan 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 11

Dalam hal anggota Tim Seleksi turut serta mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Seleksi. 8

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…