Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2024
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
Perda ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023
Perda ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
3
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
BAB II
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
a) Pajak Daerah - Anggaran Rp. 64.053.500.000,00 6 - Realisasi Rp. 71.930.174.137,10 _ Selisih (Rp. 7.876.674.137,10) b) Retribusi Daerah - Anggaran Rp. 8.504.396.500,00 - Realisasi Rp. 9.122.646.755,67_ Selisih (Rp. 618.250.255,67) c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Anggaran Rp. 4.427.500.000,00 - Realisasi Rp. 8.058.431.049,89 _ Selisih (Rp. 3.630.931.049,89) d) Lain-lain PAD yang Sah - Anggaran Rp. 65.615.216.722,00 - Realisasi Rp. 91.176.049.145,72 _ Selisih (Rp. 25.560.832.423,72) Selisih (a+b+c+d) (Rp. 37.686.687.866,38)
a) Transfer pemerintah pusat - Anggaran Rp. 980.220.136.922,00 - Realisasi Rp. 974.011.626.898,00 _ Selisih Rp. 6.208.510.024,00 b) Transfer Antar Daerah - Anggaran Rp. 239.110.188.047,00 - Realisasi Rp. 102.880.445.966,00 _ Selisih Rp. 136.229.742.081,00 Selisih (a+b) Rp. 142.438.252.105,00
a) Pendapatan Hibah - Anggaran Rp. 1.980.000.000,00 - Realisasi Rp. 354.000.000,00 _ Selisih Rp. 1.626.000.000,00 b) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 - Realisasi Rp. 0,00 _ Selisih Rp. 0,00 Selisih (a+b) Rp. 1.626.000.000,00 7
a) Belanja Pegawai - Anggaran Rp. 487.031.501.849,00 - Realisasi Rp. 426.342.669.332,00 _ Selisih Rp. 60.688.832.517,00 b) Belanja Barang dan Jasa - Anggaran Rp. 549.805.349.251,00 - Realisasi Rp. 508.889.689.320,12 _ Selisih Rp. 40.915.659.930,88 c) Belanja Subsidi - Anggaran Rp. 954.212.500,00 - Realisasi Rp. 439.411.345,00 _ Selisih Rp. 514.801.155,00 d) Belanja Hibah - Anggaran Rp. 65.743.042.099,00 - Realisasi Rp. 60.533.142.178,00 _ Selisih Rp. 5.209.899.921,00 e) Belanja Bantuan Sosial - Anggaran Rp. 1.135.000.000,00 - Realisasi Rp. 1.124.404.746,00 _ Selisih Rp. 10.595.254,00 Selisih (a+b+c+d+e) Rp. 107.339.788.777,88
a) Belanja Modal Tanah - Anggaran Rp. 0,00 - Realisasi Rp. 0,00 _ Selisih Rp. 0,00 b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anggaran Rp. 59.236.163.947,00 - Realisasi Rp. 52.540.265.993,00 _ Selisih Rp. 6.695.897.954,00 c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Anggaran Rp. 49.521.225.449,00 8 - Realisasi Rp. 48.219.649.643,00 _ Selisih Rp. 1.301.575.806,00 d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Anggaran Rp. 158.015.330.245,00 - Realisasi Rp. 137.364.178.960,00 _ Selisih Rp. 20.651.151.285,00 e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Anggaran Rp. 258.502.022,00 - Realisasi Rp. 246.783.322,00 _ Selisih Rp. 11.718.700,00 Selisih (a+b+c+d+e) Rp. 28.660.343.745,00
a) Belanja Bagi Hasil - Anggaran Rp. 7.255.789.650,00 - Realisasi Rp. 7.255.789.649,00 _ Selisih Rp. 1,00 b) Belanja Bantuan Keuangan - Anggaran setelah perubahan Rp. 131.149.967.500,00 - Realisasi Rp. 128.998.927.000,00 _ Selisih Rp. 2.151.040.500,00
0,00 dengan rincian sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
12
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Membuka PDF…