DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 4 Seri D); 3
14.Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas;
6. f.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan. 4
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.094.530.542.128,17
b.Belanja Rp. 950.082.902.642,72
c.Transfer Rp. 122.661.976.462,00 _ Surplus/defisit Rp. 21.785.663.023,45
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 94.219.237.798,30 - Pengeluaran Rp. 2.400.000.000,00 _ Pembiayaan Netto Rp. 91.819.237.798,30 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp. 113.604.900.821,75

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 32.709.767.521,83 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Pendapatan Asli Daerah - Anggaran setelah perubahan Rp. 180.745.019.150,00 - Realisasi Rp. 173.056.934.828,79 _ Selisih Rp. 7.688.084.321,21
2. 2.Pendapatan Transfer a) Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan - Anggaran setelah perubahan Rp. 790.712.526.000,00 - Realisasi Rp. 788.382.450.432,00 _ Selisih Rp. 2.330.075.568,00 b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Anggaran setelah perubahan Rp. 68.218.989.000,00 - Realisasi Rp. 59.968.988.898,00 _ Selisih Rp. 8.250.000.102,00 c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Anggaran setelah perubahan Rp. 58.534.275.500,00 - Realisasi Rp. 47.983.195.374,38 _ Selisih Rp. 10.551.080.125,62 5 d) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - Anggaran setelah perubahan Rp. 29.029.500.000,00 - Realisasi Rp. 25.138.972.595,00 _ Selisih Rp. 3.890.527.405,00 Selisih (a+b+c+d) Rp. 32.709.767.521,83
3. 3.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah - Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 - Realisasi Rp. 0,00 Rp. 0,00 Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 32.709.767.521,83
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 141.563.061.300,50 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.091.645.963.943,22
2. 2.Realisasi Rp. 950.082.902.642,72 _ Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 141.563.061.300,50
c.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 3.664.947.738,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 126.326.924.200,00
2. 2.Realisasi Rp. 122.661.976.462,00 _ Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 3.664.947.738,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 1.086.659.305,08) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 93.132.578.493,22
2. 2.Realisasi Rp. 94.219.237.798,30 _ Selisih Lebih ( Kurang ) (Rp. 1.086.659.305,08)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.400.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp. 2.400.000.000,00 Selisih Lebih ( Kurang ) Rp. 0,00 6

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp. 1.906.040.527.589,07
b.Jumlah kewajiban Rp. 31.254.221.468,36
c.Jumlah ekuitas dana Rp. 1.874.786.306.120,71

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018 Rp. 84.344.948.856,10
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 119.626.766.559,54
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (98.466.844.140,09)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. 176.274.269,00
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. (1.648.100,00)
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018 Rp. 113.604.900.821,75

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Pendapatan :
1. 1.Pendapatan Asli Daerah Rp. 178.074.651.172,71
2. 2.Pendapatan Transfer Rp. 961.582.880.788,34
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 64.798.684.998,34 Jumlah Pendapatan Rp. 1.204.456.216.959,39
b.Beban :
1. 1.Beban Operasi Rp. 990.324.681.288,26
2. 2.Beban Transfer Rp. 121.912.288.462,00 Jumlah Beban Rp. 1.112.236.969.750,26
c.Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp. 1.027.764.624,95)
d.Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp. 2.870.400,00) Surplus/defisit-LO Rp. 91.188.612.184,18 7

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp. 1.784.524.965.198,95
b.RK PPKD Rp. ,00
c.Surplus/Defisit Lo Rp. 91.188.612.184,18
d.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (Rp. 927.271.262,42)
e.Ekuitas Akhir Rp. 1.874.786.306.120,71

Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Subtotal saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp. 289.614.963,92 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 93.132.578.493,22
2. 2.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 92.842.963.529,30 Subtotal (a) Rp. 289.614.963,92
b.Subtotal saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan sisa lebih (SiLPA) sejumlah Rp. 113.894.515.785,67 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Subtotal (a) Rp. 289.614.963,92
2. 2.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 113.604.900.821,75 Subtotal (b) Rp. 113.894.515.785,67
c.Koreksi kesalahan pembukuan tahun (Rp. 0,00) sebelumnya
d.Lain-lain (Rp. 289.614.963,92) Saldo Anggaran Lebih Akhir (b+c+d) Rp. 113.604.900.821,75

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945