DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bangka dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten menetapkan dan memberlakukan Pelaksanaan Protokol Kesehatan yang meliputi Pelaksanaan Protokol Kesehatan, hak dan kewajiban penduduk, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Protokol Kesehatan, Pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19, serta guna mengantisipasi dan penganganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dipandang kebijakan pengaturan dan pemberian sanksi yang berimbang bagi pelanggar Protokol Kesehatan dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723); 2
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangka.
6.Corona Virus Disease 2019, yang selanjutnya disebut dengan Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2.
7.Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
8.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Probable adalah seseorang dengan Inveksi Saluran Pernafasan Akut Berat/acute respiratory distress syndrome/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
10.Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinveksi virus Covid- 19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
11.Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
12.Tempat Umum adalah suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik sementara maupun terus menerus.
13.Fasilitas Umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum.
14.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Bangka. 4
15.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
16.Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19, yang selanjutnya disebut dengan Protokol Kesehatan adalah Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
17.Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Bangka, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid- 19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bangka untuk tingkat Kabupaten Bangka.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
b.meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran Covid-19;
c.memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19; dan
d.menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19.

BAB II

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

(1)Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten menetapkan dan memberlakukan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kabupaten.
(2)Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.pemantauan dan pengawasan aktifitas keseharian penduduk;
2. b.memberikan sosialisasi dan edukasi kepada penduduk terkait dengan Protokol Kesehatan;
3. c.memfasilitasi akses guna tersedianya sarana dan prasarana pendukung Protokol Kesehatan pada fasilitas dan/atau tempat yang dimilik/dikuasai dan/atau izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, diantaranya :
  1. 1.fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. 2.tempat proses belajar mengajar;
  3. 3.tempat anak bermain;
  4. 4.tempat ibadah;
  5. 5.angkutan umum;
  6. 6.tempat kerja/perkantoran, tempat usaha, tempat industri, dan perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  7. 7.tempat umum, fasilitas umum; dan 5
  8. 8.tempat hiburan.
(3)Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19.
(4)Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
1. a.Protokol Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.Protokol Kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
3. c.Protokol Kesehatan di tempat kerja/perkantoran, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
4. d.Protokol Kesehatan di tempat/rumah ibadah;
5. e.Protokol Kesehatan di pedagang kaki lima/lapak jajanan;
6. f.Protokol Kesehatan di tempat umum dan fasilitas umum;
7. g.Protokol Kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya;
8. h.Protokol Kesehatan di moda transportasi;
9. i.Protokol Kesehatan di warung makan, cafe, restoran, karaoke, diskotik dan rumah makan; dan
10. j.Protokol Kesehatan di area publik dan tempat lainnya yang minimbulkan tempat kerumunan masa.
(2)Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, setiap pengelola/pimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a.melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola/dipimpinnya;
b.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan dan pengunjung;
c.memastikan tenaga kesehatan dan pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
d.melakukan screening kepada pengunjung;
e.menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan;
f.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenga kesehatan dan pengunjung di pintu masuk, dan jika diketemukan tenaga kesehatan dan pengunjung dengan suhu tubuh >38°C (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, tenaga kesehatan dan pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka;
g.mewajibkan tenaga kesehatan dan pengunjung untuk menggunakan Masker; 6
h.memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga kesehatan dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker; dan
i.melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 7

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, setiap pengelola/pimpinan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area sekolah dan/atau institusi pendidikan yang dikelola/dipimpinnya;
b.menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
c.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pendidik dan peserta didik;
d.memastikan pendidik dan peserta didik memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
e.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga pengajar dan peserta didik di pintu masuk, dan jika diketemukan peserta didik dan/atau pendidik dengan suhu tubuh >38˚C (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, peserta didik dan/atau pendidik tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19;
f.mewajibkan pendidik dan peserta didik untuk menggunakan Masker;
g.memasang media informasi untuk mengingatkan pendidik dan peserta didik agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker; dan
h.melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk di kelas paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 8

(1)Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, setiap pimpinan di tempat kerja /perkantoran, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/ penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata di wajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.menjamin kebersihan dan melakukan disinfeksi secara berkala di area tempat kerja yang dipimpinnya;
2. b.menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. c.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja;
4. d.memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid- 19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat; 7
5. e.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja di pintu masuk, dan jika diketemukan pekerja dengan suhu tubuh >38˚C (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pekerja tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka;
6. f.mewajibkan pekerja untuk menggunakan Masker;
7. g.memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker; dan
8. h.melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.
(2)Ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap tempat kerja di lapangan dan/atau di luar ruangan sepanjang tidak menimbulkan kerumunan.

Pasal 9

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, setiap pengelola/pimpinan dirumah ibadah wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat ibadah yang dikelola/dipimpinnya;
b.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh jema’ah;
c.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh jema’ah dipintu masuk, dan jika diketemukan jema’ah dengan suhu tubuh >380C (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, jema’ah tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka;
d.mewajibkan jema’ah untuk menggunakan Masker;
e.memasang media informasi untuk mengingatkan jema’ah agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidup dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker;
f.melakukan pembatasan jarak fisik antar pengguna tempat ibadah; dan
g.mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

Pasal 10

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, setiap pengelola/pelaku usaha di tempat umum dan fasilitas umum wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat atau fasilitas umum yang dikelolanya;
b.menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
c.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung; 8
d.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung dipintu masuk, dan jika diketemukan pengunjung dengan suhu tubuh >38°C (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka;
e.mewajibkan pengelola, pelaku usaha, pekerja dan pengunjung untuk menggunakan Masker;
f.memasang media informasi untuk mengingatkan pelaku usaha, pekerja dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker; dan
g.melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…