DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangka

regulasi_utama

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Persetujuan Bangunan Gedung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kewenangan urusan perikanan tangkap dalam penerbitan izin usaha perikanan yang beroperasi di perairann darat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan retribusi izin usaha perikanan bagi usaha penangkapan ikan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah dalam rangka mendukung kemudahan berurusan dan layanan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka :

a.Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri B);
b.Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 1 Seri B); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 4
6.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukkan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 5
17.Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari tembok dan/atau kayu tahan lama dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan lebih dari 15 tahun.
18.Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari setengah tembok dan setengah bambu/kayu dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan antara 5 sampai dengan 15 tahun.
19.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20.Perhitungan Retribusi Banguan Gedung adalah perhitungan retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan SBKBG (Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung), serta pencetakan SLF.
21.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
22.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
1. a.Persetujuan Bangunan Gedung;
2. b.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. c.Retribusi Izin Trayek; dan
4. d.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
(2)Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3.Ketentuan BAB III Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 disempurnakan menjadi :

BAB III

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

Dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Banguan Gedung, atau Prasarana Bangunan Gedung. 6

Pasal 5

(1)Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi banguan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
1. a.pembangunan Baru;
2. b.bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF
3. c.PBG perubahan untuk : 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2) perubahan lapis Bangunan Gedung; 3) perubahan luas Bangunan Gedung; 4) perubahan tampak Bangunan Gedung; 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung Yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6) perkuatan Banguan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7) perlindungan dan/atau pengembang Bagunan Gedung cagar budaya; atau 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memliki fungsi keagamaan.

Pasal 6

(1)Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2)Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.

Pasal 7

(1)Besarnnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
(2)Tingkat pengunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelengaraan penyediaan layanan. 7
(3)Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Banguan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.banguan gedung; dan
2. b.prasarana bangunan gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
1. a.luas total lantai;
2. b.indeks terintegrasi; dan
3. c.indeks banguan gedung terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
1. a.volume;
2. b.indeks prasarana banguan gedung; dan
3. c.indeks bangunan gedung tserbangun.

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi PBG ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :
1. a.Banguan Gedung Tarif retribusi PBG untuk bangun an Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (lt) dikalikan Indeks Banguan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus : 8 Nilai retribusi (Nr) = LLt x (llo x SHST) x lt x lbg LLt : ∑ ( LLi + LBi ) Lt : If x ∑ (bp x Ip) x FM
2. b.Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus : V x I x Ibg x HSpbg
(2)Indeks terintegrasi (lt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks Fungsi (lf) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus : Lf x ∑ (bp x lp) x Fm
1. a.LLt adalah Luas Total Lantai;
2. b.SHST adalah Standar Harga Satuan Tertinggi
3. c.Ilo adalah Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tnggi 0,5 %;
4. d.It adalah Indeks Terintegrasi;
5. e.Ibg adalah Indeks BG Terbangun;
6. f.Lli adalah Luas Lantai ke-i;
7. g.Lbi adalah Luas Besmen ke-i;
8. h.If adalah Indeks Fungsi;
9. i.bp adalah Bobot Parameter;
10. j.Ip adalah Indeks Parameter;
11. k.Fm adalah Faktor Kepemilikan.
12. l.V adalah Volume;
13. m.I adalah Indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
14. n.HSpbg adalah Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.
(3)Nilai dari komponen perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
(4)SHST sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 9A dihapus
5.Ketentuan Pasal 9B di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9B

(1)Masa Retribusi PBG adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlaku PBG.
(2)Masa berlaku PBG adalah selama bangunan gedung tersebut berdiri, kecuali pemilik bangunan melakukan perubahan bentuk/fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 24 Maret 2022 BUPATI BANGKA, Cap/dto MULKAN Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 24 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto ANDI HUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI B NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 4.24/2022) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Cap/dto SRI ELLY SAFITRI, SH PEMBINA NIP. 19741008 200501 2 007 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERTENTU Tabel I. Indeks Terintegrasi (lt) Fungsi Indeks Fungsi (lf) Klasifikasi Bobot Parameter (bp) Parameter Indeks Parameter (Ip) Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhana
1. b.Tidak Sederhana 1 2 Usaha (UMKM- Prototipe) 0,5 Permanensi 0,2 a. Non Permanen
2. b.Permanen 1 2 Hunian
3. a.<100m2 dan <2 Lantai
4. b.>100M2 dan 2 Lantai 0,15 0,17 Ketinggian 0,5 *)Mengikuti Tabel Koofisien Jumlah Lantai *)Mengikuti Tabel Koofisien Jumlah Lantai Keagamaan 0 Fungsi Khusus 1 SosialBudaya 0,3 Faktor Kepemilika (Fm)
5. a.Negara
6. b.Perorangan /Badan Usaha 0 1 Ganda/ Campuran 0,8 Tabel II. Indeks BG Terbangun (lbg) Jenis Pembangunan Indeks BG Terbangun Bangunan Gedung Baru 1 Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Berat 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325 Pelestarian/Pemugaran Pratama Madya Utama 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150 2 Tabel III. Koefisien Jumlah Lantai 3 Tabel IV. Indeks Prasarana Bangunan Gedung STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) BANGUNAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG No Jenis Bangunan/ Prasarana Bangunan Satuan Harga Satuan 1 2 3 4 5 1 Bangunan Gedung Bangunan Gedung m² Rp 3.600.000,- 2 Prasarana Bangunan Gedung/ Bangunan Bukan Gedung A Konstruksi Pembatas/ Pengaman/ Pagar
7. a.Pagar Beton m¹ Rp 12.000,-
8. b.Pagar Terelis m¹ Rp 10.000,- c. Tanggul/Talud /Bronjong/ Pengaman Sungai & Kali m¹ Rp 10.000,- d. Retaining Wall Rp 20.000,- e. Turap Batas Kavling/ Persil m¹ Rp 10.000,- B Konstruksi Penanda Masuk a. Gapura/ Gerbang m² Rp 40.000,- b. Sign Net/ Papan Nama m² Rp 40.000,- c. Point Of Interest/ Land Mark/ Patung/ Monumen m² Rp 40.000,- C Konstruksi Perkerasan (aspal, beton, grassblock,
9. a.Jalan m² Rp 15.000,-
10. b.Area Parkir m² Rp 15.000,- c. Lapangan Upacara m² Rp 15.000,- pavingblock) d. Lapangan Olah Raga Terbuka m² Rp 15.000,- D Konstruksi Penghubung
11. a.Jembatan m² Rp 40.000,- b. Jembatan Penyeberang an Laut/ Pelabuhan m² Rp 40.000,-
12. c.Box Culvert m² Rp 40.000,-
13. d.Sky Walk m² Rp 40.000,- e. Penghubung Bawah Tanah/Under pass m² Rp 40.000,- f. Penghubung Atas Jalan/Flyover m² Rp 40.000,- E Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah/ Tandon Air a. Kolam Renang m³ Rp 40.000,- b. Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air m³ Rp 40.000,- c. Septictank/ Sumur Resapan m³ Rp 40.000,- 4 f. Silo Konstruksi Baja/Besi m¹ Rp 350.000.- G Konstruksi Monumen
14. a.Tugu m² Rp 40.000,-
15. b.Patung m² Rp 40.000,- H Konstruksi Instalasi/ Gardu a. Instalasi Listrik m² Rp 40.000,- b. Instalasi Telepon/ Komunikasi m² Rp 40.000,- c. Instalasi Pengolahan m² Rp 40.000,- I Konstruksi Reklame/ Papan Nama a. Billboard/ Papan Iklan/ Sign Net m² Rp 100.000,- b. Megatron/ Videotron m² Rp 150.000,-
16. c.Papan Nama m² Rp 100.000,- d. Billboard/ Papan Iklan Jembatan Penyeberangan m² Rp 300.000,- J Pondasi Mesin (diluar bangunan)
17. a.Genset m² Rp 40.000,-
18. b.Mesin Air m² Rp 40.000,- K Pekerjaan Drainase
19. a.Saluran Air m¹ Rp 5.000,- b. Saluran Air Pas. Batu m¹ Rp 10.000,- c. Saluran Pasangan Bronjong m¹ Rp 10.000,- d. Saluran Irigasi m¹ Rp 10.000,- L Konstruksi Prasarana lainnya
20. a.ATM m² Rp 40.000,-
21. b.Pos Jaga m² Rp 40.000,-
22. c.Drive thru m² Rp 40.000,-
23. d.Box eks m² Rp 40.000,- d. Bak Penampungan m³ Rp 40.000,-
24. e.Bak Kontrol m³ Rp 40.000,- F Konstruksi Menara a. Menara Antena m¹ Rp 350.000,- b. Menara Reservoir m¹ Rp 350.000,-
25. c.Menara Air m¹ Rp 350.000.- d. Cerobong Asap m¹ Rp 350.000.-
26. e.Silo Beton m¹ Rp 350.000.- Kontainer
27. e.Bak Sampah m² Rp 40.000,- f. Prasarana lainnya yang sejenis m² Rp 40.000,- M Konstruksi Lapangaan Rumput/RTH a. Halaman/ Pekarangan Rumah m² Rp 15.000,- 5 b. Halaman Kantor/Hotel/ Penginapan/ Rumah Makan/ Bangunan Komersil lainnya m² Rp 25.000,- c. Lapangan Golf m² Rp 35.000,- d. Lapangan Sepak Bola m² Rp 35.000,- e. Lapangan Rumput lainnya m² Rp 25.000,- N Konstruksi Bendungan a. Bendungan m¹ Rp 200.000,-
28. b.Waduk/Situ m¹ Rp 200.000,- c. Pintu Air Irigasi m¹ Rp 200.000,- 6 7 8 BUPATI BANGKA, Cap/dto MULKAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…