DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Mekanisme pengaduan; mekanisme penyelesaian sengketa; tim pelaksana penyelesaian sengketa tanah garapan; informasi perkembangan dan penyelesaian sengketa; monitoring dan evaluasi; pelaporan; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sengketa di bidang pertanahan khususnya tanah garapan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor di Daerah, sehingga penyelesaiannya memerlukan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sehingga diperlukan suatu pedoman untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah garapan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bangka. 3
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
7.Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
8.Tanah Garapan adalah sebidang Tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
9.Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
10.Pengaduan Sengketa yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang Tanah tertentu.
11.Mediasi adalah cara Penyelesaian Sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh pemerintah desa, kecamatan, atau, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
12.Penyelesaian Sengketa adalah keputusan yang diambil terhadap Sengketa sebagai tindak lanjut dari Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan, atau, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengaduan;
b.mekanisme Penyelesaian Sengketa;
c.tim pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
d.informasi perkembangan Penyelesaian Sengketa;
e.monitoring dan evaluasi;
f.pelaporan; dan
g.pembiayaan.

BAB II

PENGADUAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Pemerintah Daerah menerima Pengaduan yang berasal dari:
1. a.perorangan/warga masyarakat;
2. b.kelompok masyarakat;
3. c.badan hukum/badan usaha; dan
4. d.instansi pemerintah. 4
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui loket penerimaan Pengaduan secara langsung atau penerimaan Pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Dinas.
(3)Dalam hal Pengaduan secara lisan, pengadu wajib mengisi formulir Pengaduan dan ditandatangani pengadu serta dilengkapi dokumen persyaratan.
(4)Terhadap Pengaduan yang disampaikan secara langsung di loket penerimaan Pengaduan, berkas Pengaduan diterima dan pengadu diberikan tanda terima Pengaduan.
(5)Pengaduan yang disampaikan melalui media daring, diberikan tanda terima melalui media daring.

Pasal 4

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.identitas/legalitas pengadu yang meliputi :
  1. 1.perorangan/warga masyarakat: a) fotokopi bukti identitas diri; atau b) surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
  2. 2.badan hukum/badan usaha: a) fotokopi akta pendirian/perubahan terakhir; b) surat kuasa dari direksi atau pimpinan badan hukum/badan usaha; dan c) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
  3. 3.kelompok masyarakat : a) fotokopi bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat; dan b) surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa, apabila dikuasakan.
  4. 4.instansi pemerintah : a) fotokopi bukti identitas diri pegawai atau pejabat instansi yang bersangkutan disertai Surat Tugas atau Surat Kuasa dari instansi yang bersangkutan; b) fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan Tanah pengadu; c) fotokopi data pendukung lainnya atas Tanah objek Sengketa; dan d) uraian singkat kronologis Sengketa.
(2)Pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pengadu secara tertulis atau media daring dan Pengaduan yang disampaikan secara lisan melalui loket Pengaduan dikembalikan di loket Pengaduan tersebut.
(3)Pelapor wajib melengkapi berkas administrasi Pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. 5
(4)Apabila berkas administrasi Pengaduan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Pasal 5

(1)Pengaduan yang persyaratannya dinyatakan lengkap dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Dinas dan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa keabsahan alas hak dan dokumen terkait Tanah yang disengketakan.
(3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke Tanah yang disengketakan.
(4)Hasil verifikasi dan klarifikasi dijadikan bahan rekomendasi penanganan Pengaduan yang disampaikan kepada Dinas.
(5)Rekomendasi penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengadu.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan pengaduan, persyaratan pengaduan, verifikasi dan klarifikasi pengaduan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, pejabat yang ditunjuk untuk memediasi wajib berpedoman pada prinsip :
1. a.independen;
2. b.nondiskriminasi;
3. c.tidak memihak; dan
4. d.profesionalitas.
(2)Pelaksanaan mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya baik berupa pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
(3)Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk untuk memediasi wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah pengadu dalam menyampaikan penjelasannya.

Pasal 8

(1)Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang telah mendapat rekomendasi penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan proses Mediasi berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
(2)Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas hari) sejak pengadu menerima rekomendasi penanganan pengaduan. 6
(3)Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten.
(4)Dalam hal Mediasi pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, dilaksanakan Mediasi tingkat kecamatan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dilaksanakan Mediasi tingkat desa/kelurahan.
(5)Dalam hal Mediasi pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan kesepakatan, dilaksanakan Mediasi tingkat kabupaten paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dilaksanakan Mediasi tingkat kecamatan.
(6)Dalam pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan kecamatan.

Pasal 9

Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi pusat dan/atau instansi daerah dalam hal memerlukan keterangan atau penjelasan mengenai alas hak atau dokumen yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…