(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.identitas/legalitas pengadu yang meliputi :
1.perorangan/warga masyarakat:
a) fotokopi bukti identitas diri; atau b) surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
2.badan hukum/badan usaha:
a) fotokopi akta pendirian/perubahan terakhir; b) surat kuasa dari direksi atau pimpinan badan hukum/badan usaha; dan c) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
3.kelompok masyarakat :
a) fotokopi bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat; dan b) surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa, apabila dikuasakan.
4.instansi pemerintah :
a) fotokopi bukti identitas diri pegawai atau pejabat instansi yang bersangkutan disertai Surat Tugas atau Surat Kuasa dari instansi yang bersangkutan; b) fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan Tanah pengadu; c) fotokopi data pendukung lainnya atas Tanah objek Sengketa; dan d) uraian singkat kronologis Sengketa.
(2)Pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pengadu secara tertulis atau media daring dan Pengaduan yang disampaikan secara lisan melalui loket Pengaduan dikembalikan di loket Pengaduan tersebut.
(3)Pelapor wajib melengkapi berkas administrasi Pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
5
(4)Apabila berkas administrasi Pengaduan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
Bagian Ketiga Verifikasi dan Klarifikasi