DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

PERDA ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengelolaan SPBE, Pengelolaan Domain, Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Kemitraan, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Pembinaan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan informasi publik, pengelolaan nama domain dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka. 3
2.Bupati adalah Bupati Bangka.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11.Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan administrasi, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
13.Aplikasi SPBE adalah salah satu atau sekumpulan program administrasi dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
14.Kemanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
15.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
16.Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara Nasional.
17.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan administrasi penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
18.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
19.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. 4
20.Informasi adalah keterangan, penyertaan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
21.Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
22.Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga negara.
23.Isu Terindikasi Krisis adalah Isu Prioritas yang berpotensi memunculkan krisis atau berpotensi terhadap penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau meresahkan masyarakat.
24.Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
25.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah.
26.Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan Atasan PPID utama.
27.Sekretariat Komisi Informasi di Daerah adalah pelaksana yang memberi dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada komisi informasi di daerah.
28.Adjudikasi Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa Informasi Publik antara pihak yang diputus oleh komisi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
30.Sumber Daya Komunikasi Publik adalah setiap orang yang mengelola informasi dan komunikasi publik.
31.Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut instansi adalah institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
32.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,mengirimkandan/atau menyebarkan informasi elektronik.
33.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
34.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan administrasi Informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
35.Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan system elektronik yang digunakan dalam lingkungan Instansi.
36.Aplikasi adalah administrasi yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 5
37.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
38.Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
39.Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar dan digunakan secara secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
40.Aplikasi Khusus adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi lain.
41.Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
42.Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
43.Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi pada target tertentu yang bertujuan mengubah pola administrasi dan administrasi orang yang terlibat.
44.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah meliputi segala bentuk pengelolaan dan pengaturan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.pengelolaan SPBE;
b.pengelolaan Nama Domain dan Sub Nama Domain di lingkup Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
c.pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

BAB III

PENGELOLAAN SPBE

Pasal 3

SPBE diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah mengacu kepada Rencana Induk SPBE Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. 6
(2)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu padaparuh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Arsitektur dan reviu arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Arsitektur memuat referensi dan Domain.
(2)Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun setiap Domain.
(3)Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan substansi yang memuat :
1. a.Proses Bisnis;
2. b.data dan informasi;
3. c.Infrastruktur SPBE;
4. d.Aplikasi SPBE;
5. e.Keamanan SPBE; dan
6. f.Layanan SPBE.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah. 7
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(4)Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

Pasal 8

(1)Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
(3)Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan rencana dan anggaran SPBE untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE.

Pasal 9

(1)Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh seorang pejabat pendaftar Sistem Elektronik.
(2)Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sekretaris Daerah menetapkan pegawai negeri sipil yang bertugas melakukan pendaftaran Sistem Elektronik pada Dinas sebagai pejabat pendaftar Sistem Elektronik.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
(2)Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
(3)Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
(4)Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar Instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
(6)Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Dinas. 8

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…