menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjndi Peraturan Daerah;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksurd dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapkan PcraLurarrr Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2016; ; I b. C, .1c:-rgingat
i.Undang-Undang Nomor 27 'l'ahun 2OOO [cntang Pembentukan Provinsi Kcpulauan Berngka Beiiturng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nornor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBs);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO3 tentang Pcmbentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bclitung Timurr di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a268); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tcntar-rg Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesizr Nomor a286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tenlerng Pcrbendaharaan Negara (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Ncgaira (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aaoo); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 Lcntang Sislcn-i Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgzlrel Rcpublik Indonesia Tahun 2OO4 Nclmor 1O4, Tambahar-r Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa2l); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangzrn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrintarhar-t Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Nomor aa3$; 2. .J. f- 4. 5. 6. 7.
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentatrg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar:rn Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomc>r 532a);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O\4 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsi:r Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neg:trz'r Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ncgara Republik Ir-rdonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarar Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Danet Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaratn Negara Republik Indonesia Nomor a576);
12.Peratnran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ter-rtangl Pengclolaan Keuangan Daerah (Lemba-rran Negara Rcpurblik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan I-embarart Negara Republik Indonesia Nomor a578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Tahun 2005 tentar-rg Pedoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor a585);
74.Peraturan Pemerintah Nomor 79 l'ahun 2005 Lentarng Pedoman Pembinaan dan Pengawasarn Pcnyele nggaralur Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncg:rra Republil< Indoncsia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Ncgarz,t Republik Indonesia Nomor a593);
9. i5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemcrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 N<>mor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomi>r a61a);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Ncgarzr Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 723, Te-rmbaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11 tcntang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan Le mbaran Ncgarit Rcpublik Indonesia Nomor 5219);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2A11 tcntang Perubahan Kedua atas Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pcngektlaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2O1,1 Nomor 310);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan N<>mor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Iiabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintarhan Yang Menjardi Kernenangan Kabupaten Bangka Selatar-r (Lembaran Dacrah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2OOB Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Menetapkan :