DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pengendalian menara telekomunikasi, yang mencakup penataan menara, pembangunan menara telekomunikasi, penggunaan menara bersama, perizinan dan rekomendasi menara, zona bebas menara, pemeliharaan dan perawaran menara, pengawasan dan pengendalian menara, serta keadaan khusus. Penataan dan Pembangunan Menara wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan Menara Bersama. Pembangunan Menara wajib memperhatikan RTRW, RDTRKP, TRBL, Cell Planning, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuan Telekomunikasi. Penggunaan Menara Bersama wajib dilakukan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan. Penyedia Menara pada saat membangun Menara wajib memiliki rekomendasi Dinas, IMB Menara, dan izin Gangguan untuk menara yang menggunakan genset sebagai catu daya. Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan Menara Tunggal dan Menara Mandiri, meliputi komplek Peribadatan, komplek Kantor Pemerintah, komplek Pendidikan, komplek Militer, komplek Rumah Sakit dan Puskesmas, dan komplek Pemakaman Umum. Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan semua jenis Menara, meliputi sempadan sungai, sempadan situ/danau/waduk/bendungan; dan cagar budaya. Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun. Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan. Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati setelah mendapat Rekomendasi Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara dapat memberikan sanksi administratif. Perda ini juga memuat ketentuan pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam beberapa pasal Perda tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4275);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
14.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Dan BUPATI BANGKA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
8.Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Pelayanan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
9.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
10.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan instansi pertahanan keamanan negara.
12.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
15.Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16.Menara Green Field adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
17.Menara Roof Top adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
18.Menara Tunggal (Monopole Tower ) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
19.Menara Mandiri (Self Supporting Tower ) adalah menara telekomuniksi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
20.Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
21.Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
24.Penyedia Jasa Konstruksi adalah perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
25.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC) / Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
26.Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan Daerah.
27.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
28.Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi.
29.Lokasi Persebaran Menara, yang selanjutnya disebut Cell Planning, adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik zona lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
30.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
31.Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara.
32.Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
33.Zona Menara Eksisting adalah area dalam radius dua ratus meter (200 m) dari titik koordinat pusat Cell Planning yang berisikan menara eksisting.
34.Zona Menara Baru adalah area dalam radius dua ratus meter (200 m) dari titik koordinat pusat Cell Planning yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan menara bersama yang baru.
35.Titik Zona Menara adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang didefinisikan dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
36.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disebut KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
37.Base Transceiver Station, yang selanjutnya disebut BTS, adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage).
38.Micro Cell adalah subsistem BTS yang memiliki cakupan layanan dengan area / radio yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
39.Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
40.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
41.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTRKP, adalah penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
42.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkngan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
43.Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dibidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara untuk membangun atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
44.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
45.Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
46.Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
47.Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara, yang selanjutnya disebut Tim Teknis, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis terhadap pembangunan dan penggunaan menara.
48.Rekomendasi Dinas adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk digunakan sebagai dasar penerbitan IMB Menara dan penyelenggaraan Telekomunikasi.
49.Surat Keterangan Pengendalian Operasional Menara, yang selanjutnya disebut SKPOM, adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada orang pribadi atau badan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya.
50.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
51.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
52.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
53.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

AZAZ, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Asas disusunnya Peraturan Daerah ini adalah asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.
(2)Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi; dan
2. b.mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum. 3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
3. a.penataan menara;
4. b.pembangunan menara telekomunikasi;
5. c.penggunaan menara bersama;
6. d.perizinan dan rekomendasi menara;
7. e.zona bebas menara;
8. f.pemeliharaan dan perawatan menara;
9. g.pengawasan dan pengendalian menara; dan
10. h.keadaan khusus.

BAB III

PENATAAN MENARA

Pasal 3

(1)Penataan dan Pembangunan Menara wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan Menara Bersama.
(2)Menara eksisting yang diprioritaskan untuk digunakan sebagai Menara Bersama adalah Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan RTRW, RDTRKP, RTBL,memiliki IMB Menara, memiliki struktur Menara yang sesuai dengan Menara Bersama dan memiliki Rekomendasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
(3)Menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempati sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4

(1)Cell Planning meliputi Zona Menara Eksisting dan Zona Menara Baru yang dituangkan dalam Titik Zona Menara.
(2)Cell Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan RTRW, RDTRKP, RTBL, standar kualitas pelayanan telekomunikasi, keamanan, keselamatan, estetika, serta kesinambungan usaha dan pertumbuhan industri.
(3)Setiap Zona Menara Eksisting dan/atau Zona Menara Baru paling sedikit ditempati oleh 2 (dua) Menara.
(4)Cell Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

(1)Pembangunan Menara wajib memperhatikan RTRW, RDTRKP, TRBL, Cell Planning, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuan Telekomunikasi.
(2)Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di atas permukaan tanah maupun pada bagian Bangunan Gedung.
(3)Struktur bangunan Menara yang dibangun di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu menampung sekurang- kurangnya 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
(4)Penyedia Menara saat membangun Menara pada bagian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
1. a.menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan;
2. b.memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna Bangunan Gedung;
3. c.tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan yang diizinkan;
4. d.memenuhi estetika bangunan dan kawasan.

Pasal 6

Pembangunan Menara diperbolehkan pada:

a.Zona Menara Eksisting apabila jumlah Menara Eksisting kurang dari 4 (empat) dan telah menjadi Menara Bersama;
b.Zona Menara Baru setelah 4 (empat) Menara pada Zona Menara Eksisting telah menjadi Menara Bersama; dan/atau
c.Zona Menara Baru karena kebutuhan Telekomunikasi yang mendesak berdasarkan Rekomendasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Pasal 7

(1)Antena dapat ditempatkan di atas Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap Bangunan Gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan yang diizinkan, dan konstruksi Bangunan Gedung mampu mendukung beban antena.
(2)Penyedia Menara dapat menempatkan antena pada bangunan lain seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bangunan Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
1. a.Menara Tunggal;
2. b.Menara Mandiri; dan
3. c.Menara Kamuflase.
(2)Selain Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis Menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.
(3)Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia Menara.
(4)Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
1. a.penyelenggara telekomunikasi; atau
2. b.bukan penyelenggara telekomunikasi.
(5)Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembangunannya dilaksanakan olehpenyedia jasa konstruksi.
(6)Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 9

(1)Penyedia Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
(2)Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib mengamankan aset- aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi.
(3)Penyedia menara dan/atau pengelola menara dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…