DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 diubah dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, ketentuan huruf b diubah, diantara huruf I dan huruf j disisipkan 1 huruf yakni huruf i(1) mengenai lembaga teknis, kemudian ketentuan bagian pertama pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 diubah, mengenai badan perencanaan dan pembangunan daerah. Ketentuan bagian kedua pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 diubah, meliputi inspektorat. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 33 diubah, mengenai badan lingkungan hidup. Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh disisipkan 1 (satu) Bagian Kesembilan A, mengenai kantor pelayanan perizinan terpadu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam hal urusan tertentu beberapa Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus mengubah nomenklatur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 1); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, ketentuan huruf b diubah, diantara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf i(1), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
(2)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Inspektorat;
3. c.Badan Kepegawaian Daerah; SALINAN
4. d.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. e.Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
6. f.Badan Lingkungan Hidup;
7. g.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
8. h.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. i.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
10. j.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. k.Satuan Polisi Pamong Praja.
  1. 2.Ketentuan Bagian Pertama Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diubah sehingga Bagian Pertama Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencana pembangunan.
(2)Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, statistik, pengendalian dan evaluasi; SALINAN
b.pengoordinasian penyusunan perencanaan pem- bangunan, statistik, pengendalian dan evaluasi;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, statistik, pengendalian dan evaluasi;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  2. 2.Sub Bidang Sarana dan Prasarana
4. d.Bidang Ekonomi membawahi;
  1. 1.Sub Bidang Ekonomi dan SDA;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Ekonomi.
5. e.Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  2. 2.Sub Bidang Sosial dan Budaya.
6. f.Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pendataan dan Statistik;
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional. SALINAN
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Bagian Kedua Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diubah sehinggga Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah .
(2)Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan program pengawasan;
b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. SALINAN

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…