DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara pemberian nama jalan, taman terbuka, tempat pemakaman umum dan penomoran bangunan gedung. Pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penamaan jalan harus memperhatikan kesesuaian antara fungsi jalan dan status jalan dengan nama yang digunakan untuk jalan serta pertimbangan teknis lainnya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penamaan taman terbuka dan tempat pemakaman umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pertimbangan teknis dan adat istiadat serta usulan masyarakat setempat. Penetapan nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum harus diikuti dengan pemasangan tanda nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum. Setiap bangunan gedung permanen dan semi permanen wajib diberikan nomor bangunan gedung. Penomoran bangunan gedung diwujudkan dalam bentuk tanda nomor bangunan gedung. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah nama jalan, nama taman terbuka, nama tempat pemakaman umum, dan nomor bangunan gedung tanpa izin tertulis dari Bupati, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah yang menimbulkan pertambahan pemukiman penduduk, bangunan baru maupun jalan baru dibeberapa kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberian nama terhadap jalan, taman terbuka, tempat pemakaman umum dan penomoran bangunan gedung yang ada;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan, Taman Terbuka, Tempat Pemakaman Umum dan Penomoran Bangunan Gedung. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Alat Pengendali Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6). SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN, TAMAN TERBUKA, TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. SALINAN
7.Taman terbuka adalah fasilitas umum tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti taman yang terletak disuatu lokasi dan kawasan tertentu.
8.Tempat pemakaman umum adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
9.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
10.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ atau di dalam dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian/ tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
11.Bangunan gedung permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 10 (sepuluh) tahun.
12.Bangunan gedung semi permanen adalah bangunan gedung yang fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
13.Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka dan Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPPNJTTTPU, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka dan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Bangka Selatan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. SALINAN
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka, Tempat Pemakaman Umum, dan Penomoran Bangunan Kabupaten Bangka Selatan.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk menata dan mengatur Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka, Tempat Pemakaman Umum, dan Penomoran Bangunan Kabupaten Bangka Selatan guna tertib administrasi Pemerintahan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka, dan Tempat Pemakaman Umum:
1. 1.Wewenang; dan
2. 2.Penamaan.
b.Pemberian Nomor Bangunan Gedung:
1. 1.Wewenang; dan
2. 2.Penomoran.
c.Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman Terbuka, dan Tempat Pemakaman Umum (TPPNJTTTPU);
d.pembiayaan;
e.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; SALINAN
f.larangan;
g.ketentuan pidana;
h.ketentuan peralihan.

BAB IV

PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN TERBUKA, DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan nama jalan, taman terbuka dan tempat pemakaman umum sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum yang pengelolaannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Penamaan jalan harus memperhatikan kesesuaian antara fungsi jalan dan status jalan dengan nama yang digunakan untuk jalan serta pertimbangan teknis lainnya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Penamaan taman terbuka dan tempat pemakaman umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pertimbangan teknis dan adat istiadat serta usulan masyarakat setempat. SALINAN
(3)Pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria pengelompokan nama- nama sebagai berikut:
1. a.nama pahlawan nasional;
2. b.nama pejuang;
3. c.nama tokoh masyarakat lokal yang berjasa pada daerah;
4. d.sejarah perjuangan nasional, regional dan lokal;
5. e.legenda setempat;
6. f.nama pulau;
7. g.nama hewan;
8. h.nama danau;
9. i.nama gunung;
10. j.nama sungai;
11. k.nama bunga;
12. l.nama buah;
13. m.nama pohon; atau
14. n.hal-hal lain yang diakui keberadaannya dan melembaga di masyarakat setempat.
(4)Pemberian nama jalan, nama taman terbuka dan nama tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah nama tokoh masyarakat yang sudah wafat.
(5)Pemberian nama jalan, nama taman terbuka, dan nama tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila memiliki ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka Romawi I, II, dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
(2)Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama lorong dengan memberi kode 1, 2, dan seterusnya berdasarkan jumlahnya. SALINAN

Pasal 7

(1)Dalam pemberian dan penetapan nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan ke dalam zona-zona tertentu menurut klasifikasi jalannya.
(2)Dalam pemberian nama dan taman terbuka terlebih dahulu dilakukan pengelompokan ke dalam zona-zona tertentu.
(3)Dalam pemberian nama tempat pemakaman umum dilakukan menurut daerah masing-masing.
(4)Pengelompokan ke dalam zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan.

Pasal 8

(1)Usul pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum dapat berasal dari:
1. a.pemerintah Daerah;
2. b.pemerintah Desa/ Kelurahan; dan/ atau
3. c.masyarakat.
(2)Usul pemberian nama jalan, taman terbuka dan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
(3)Dalam rangka penetapan nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum, Bupati dapat membentuk Tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul pemberian nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum.
(4)Nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat rekomendasi tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Pasal 9

(1)Penetapan nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum harus diikuti dengan pemasangan tanda nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum. SALINAN
(2)Pemasangan tanda nama jalan, taman terbuka, dan tempat pemakaman umum harus diikuti dengan pemasangan tanda nama jalan, taman terbuka dan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang ditunjuk.
(3)Penulisan dan pemasangan tanda nama jalan, taman terbuka dan tempat pemakaman umum dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bahan, bentuk, warna dan ukuran berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
2. b.penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
3. c.ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan untuk tanda nama jalan;
4. d.ditempatkan pada lokasi yang menghadap ke jalan untuk tanda nama taman terbuka dan tempat pemakaman umum;
5. e.terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan;
6. f.memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika;
7. g.pertimbangan teknis lainnya.

BAB V

PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN GEDUNG

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang memberikan nomor bangunan gedung.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati. SALINAN

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…