DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: maksud, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi industry pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Usaha pariwisata meliputi daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; solus per aqua (SPA); dan jenis usaha pariwisata lainnya. Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Bupati. Perda ini juga mengatur mengenai hak, kewajiban, dan larangan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Perda ini memuat ketentuan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Pasal 2

Dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah, penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud untuk:

a.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat kepariwisa.ta.an secara berkelanjutan dan benrawasan lingkungan hidup;
c.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besafirya untuk kesej ahteraan ralryat;
d.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah; dan
e.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan ,r""fr" !-

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwis ataar:- bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
d.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber dayr;
e.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
f.mengangkat citra Daerah;
g.memu.puk rasa cinta tanah air;
h.memperkuat kearifan lokal;
i.mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa;
j.mengoptimalkan pendayagunaa.n produk lokal, regional dan nasional; dan
k.mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB II

PRINSIP PEITYELEN(rcARAAN KEPARIUISATAAIT

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

a.menjunjung tinggi norna agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia,dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan ralqrat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. fr

BAB III

PEMBANGI'ITAIT XTPARTWTSATAAIT

Pasal 5

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragarnan, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 6

1.Pembangunarl Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.industri pariwisata;
b.destinasi pariwisata;
c.pemasaran; dan
d.kelembagaan kepariwis ataan.
1. 2.Pembangunan kepariwisataart sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
2. 3.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 7

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf (a), meliputi:
1. a.pembangunan struktur industri pariwisata;
2. b.daya saing produk pariwisata;
3. c.kemitraan usaha pariwisata; dan
4. d.tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. L
  1. 1.Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b), meliputi:
5. a.pemberdayaan masyarakat;
6. b.pembangunarl daya tarik wisata;
7. c.pembangunan prasararla dan penyediaan fasilitas umum; dan
8. d.pembangunan fasilitas pariwisata.
  1. 2.Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwis ataan. 3.Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dilaksanakan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
  2. 4.Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf (c), dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerrninkan ciri khas Daerah.
  3. 5.Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat huruf (d), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 9

Pembanguncrn pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Bagtan lftllma Pembanguaaa Kelembagaaa Kepariwisataaa

Pasal 10

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi : sebagaimana dimaksud O"W

2.Swasta dan masyarakat;
3.Pengembangan sumber daya manusia;
4.Regulasi peraturan perundang-undangan di Daerah;dan
5.Mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. BAB TV USAIIA PARISISATA Bagiaa Kesatu

Pasal 11

1 . Usaha pariwisata mer-upakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

2.Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.daya tarik wisata;
b.kawasan pariwisata;
c.jasa transportasi wisata;
d.jasa perjalanan wisata;
e.jasa makanan dan minuman;
f.penyediaan akomodasi;
g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i.jasa informasi pariwisata;
j.jasa konsultan pariwisata;
k.jasa pramuwisata;
l.wisata tirta;
m.solus per a.qua (SPA); dan
n.jenis usaha pariwisata lainnya.
1. 3.Jenis usaha pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurr-f (n), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 0 d/

Pasal 12

1.Bidang usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (2) huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:

a.daya tarik wisata alam;
b.daya tarik wisata budaya; dan/atau
c.daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
1. 2.Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.pengelolaan pemandian air panas alami;
b.pengelolaan goa;
c.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
d.pengelolaan museum;
e.pengelolaan permukimart dan/atau lingkungan adat;
f.pengelolaan objek narah1, dan
g.jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
1. 3.Jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)huruf (g), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4.Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (L), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

1.Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal Lt ayat (21 huruf b, merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
2.Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a.penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
b.penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
c.usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
1. 3.Kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 14

Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2)huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

1.Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ciri:

a.mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
b.merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tu.iuan wisata atau tempat lainnya. 2 Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), meliputi jenis usaha:
a.angkutan jalan wisata;
b.angkutan kereta api wisata; dan
c.angkutan sungai dan danau wisata. 3 Kegiatan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
1. 1.Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 I ayat (2) huruf d, meliputi jenis usaha:
a.biro perjalanan wisata; dan
b.agen perjalanan wisata.
1. 2.Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaErn perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
2. 3.Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan wisata.
3. 4.Kegiatan usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.
4. 5.Kegiatan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…