DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: asas penyusunan RPJMD; kedudukan RPJMD; maksud dan tujuan penyusunan RPJMD; sistematika penyusunan RPJMD; serta pengendalian dan evaluasi. Rincian RPJMD tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016-2021.

BAB I

: Pendahuluan Memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelanggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja–Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja- SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
21.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan, informatif, partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah daerah, elemen masyarakat, dan dunia usaha sesuai kondisi dalam masyarakat Bangka Selatan.

BAB III

: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Memuat kinerja keuangan masa lalu yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang mencakup proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan. Kerangka Pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

Pasal 3

RPJMD merupakan :

a.Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJP Daerah.
b.Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016–2021.
(2)RPJMD dijabarkan lebih lanjut kedalam RKPD yang mengacu pada RKP memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.

BAB IV

: Analisis Isu-Isu Strategis Memuat permasalahan pembangunan dan isu strategi BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Memuat Visi, Misi, Tujuan dan sasaran BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Menguraikan strategi pembangunan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan daerah setiap strategi terpilih.

Pasal 5

(1)Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan.
(2)Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :
1. a.menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
2. b.menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah;
3. c.memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 6

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 7

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
(2)RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembanguan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)Rincian RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
(4)RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(5)Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD dengan memperhatikan RPJMD.

Pasal 8

RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c.Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.
(2)Kepala Bappeda Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah.
(3)Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2021 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2021 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021–2026 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…