DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: penyelenggaraan sistem air limbah domestik dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Air limbah domestic adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama. Perda ini memuat ketentuan mengenai tujuan, serta wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam penyelenggaraan sistem air limbah domestic. Tahapan penyelenggaraan sistem air limbah domestic meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Perda ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic masyarakat. Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan penyelenggaraan sistem air limbah domestik. Setiap orang yang mengelola air limbah domestik dengan sistem terpusat wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati. Setiap orang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaran sistem air limbah domestic dapat dikenakan sanksi administrasi. Setiap orang yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) Perda ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan limbah rumah tangga dengan cara tangki septik yang tidak memenuhi standar teknis dan standar baku mutu air limbah domestik, mengakibatkan akumulasi bahan pencemaran air tanah dan air permukaan;
c.bahwa untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu diatur penyelenggaraan sistem air limbah domestik secara baik dan benar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi yang membidangi prasarana dan sarana air limbah dan/atau Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
6.Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
7.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
8.Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
9.Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
10.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
12.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
13.Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
14.Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
15.Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
16.Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
17.Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
18.Sistem pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem yang dikelola air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
19.Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, dan kabupaten.
20.Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah di lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun tetangga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
21.Sistem terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih dari lingkungan permukiman dalam satu desa/kelurahan.
22.Sistem terpusat berskala Kabupaten adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari kota yang berada satu wilayah administrasi Kabupaten.
23.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
24.Permeabilitas tanah adalah cepat lambatnya air merembes ke dalam tanah baik melalui makro maupun pori mikro baik ke arah horizontal maupun kearah vertikal.
25.Orang adalah manusia pribadi dan badan hukum.
26.Masyarakat adalah merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.
27.Standar Pelayanan Minimal adalah Standar Pelayanan di bidang lingkungan hidup dan pekerjaan umum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik kelestarian dan keberlanjutan :

a.keterpaduan;
b.keadilan;
c.kehati-hatian;
d.partisipatif;
e.manfaat;
f.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
g.pencemar membayar.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik bertujuan untuk :

a.mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
b.mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
c.melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem air limbah domestik meliputi :

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan daerah;
b.membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kabupaten;
c.menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
d.memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
e.menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik;
f.melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
g.memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
h.penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
i.menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
j.menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
k.menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam;
l.memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
m.mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik;
n.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
o.melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayahnya;
p.melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
q.melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
r.memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik lintas Kabupaten;
s.melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
t.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
u.memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
v.menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Kebijakan penyelenggaraan sistem air limbah merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
(2)Kebijakan penyelenggaraan sistem air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat di perkotaan dan perdesaan;
2. b.penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik;
3. c.pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
4. d.peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
5. e.peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
(2)Tahapan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan, yang terdiri dari proses :
  1. 1.pembangunan;
  2. 2.operasi dan pemeliharaan;
  3. 3.pemanfaatan; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Penyelenggaraan yang digunakan dalam sistem pengolahan air limbah meliputi:

a.IPAL sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan, dan Kabupaten.
b.IPAL setempat; dan
c.IPLT.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan sistem air limbah diperlukan prasarana dan sarana.
(2)Prasarana dan sarana penyelenggaran sistem air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
1. a.instalasi pembuangan individu;
2. b.instalasi pengolahan awal;
3. c.perpipaan untuk menyalurkan air limbah;
4. d.instalasi pengolah air limbah;
5. e.saluran pembuangan efluen ke badan air; dan
6. f.penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT bagi IPAL skala kawasan.
(3)Prasarana dan sarana penyelenggaraan dan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
1. a.instalasi pembuangan individu;
2. b.instalasi pengolahan individu;
3. c.pembuangan efluen ke lingkungan; dan
4. d.penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.
(4)Prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari :
1. a.alat angkut lumpur tinja;
2. b.instalasi pengolah lumpur tinja; dan
3. c.saluran pembuangan efluen ke badan air.

Pasal 9

(1)Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah Daerah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik.
(2)Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
(3)Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
(4)Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik harus dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(5)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat sebagai berikut :
1. a.rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
2. b.rencana jaringan perpipaan;
3. c.rencana lokasi IPAL;
4. d.rencana lokasi IPLT;
5. e.rencana program pengembangan;
6. f.penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
7. g.rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
8. h.rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
9. i.rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
(6)Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diarahkan untuk :

a.meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
b.mendorong partisisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
c.meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
d.menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…