DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini melakukan metode pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah dan bawah-atas, kompetitif dan sosio-kultural, yang dirumuskan secra transparan transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Perencanaan pembangunan daerah ini terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, yang disusun secara terpadu oleh pemda yang dituangkan dalam bentuk RPJPD,RPJMD,Renstra SKPD,RKPD dan Renja SKPD. Kemudian mengatur mengenai perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa/kelurahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); SALINAN
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); SALINAN
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. SALINAN
10.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
14.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
15.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJM Nasional. SALINAN
18.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
19.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
20.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.
22.Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
23.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
25.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27.Musyawarah RPJPD, selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD. SALINAN
28.Musyawarah RPJMD, selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
29.Musyawarah RKPD, selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
30.Musrenbang RKPD di Kecamatan, selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
31.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut Musrenbang RPJM-Desa adalah forum musyawarah desa secara khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana pembangunan desa 5 (lima) tahunan dan diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
32.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
33.Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan pagu indikatif sektoral SKPD dan pagu indikatif wilayah Kecamatan.
34.Pagu Indikatif Sektoral SKPD yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
35.Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partispatif melalui Musrenbang Kecamatandengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program. SALINAN
36.Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
b.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
c.menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENDEKATAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:

a.teknokratik;
b.partisipatif;
c.politik;
d.atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up);
e.kompetitif; dan
f.sosio-kultural. SALINAN

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing.
(3)Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
(4)Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

(1)Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
(2)Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources avaliability), dan memperhatikan fungsi waktu (times).

BAB V

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

(1)Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
(2)Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah. SALINAN
(3)Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra SKPD;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja SKPD.
(4)Perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk:
1. a.RPJM-Desa; dan
2. b.RKP-Desa/Kelurahan.

BAB VI

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a.penyusunan rencana;
b.penetapan rencana;
c.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d.evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

(1)Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
1. a.penyusunan rancangan awal RPJPD;
2. b.pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
3. c.penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
4. d.penetapan RPJPD.
(2)Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan:
1. a.penyusunan rancangan awal RPJMD;
2. b.penyusunan rancangan RPJMD;
3. c.pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
4. d.penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
5. e.penetapan RPJMD. SALINAN
(3)Penyusunan Renstra SKPD dilakukan dengan urutan:
1. a.penyusunan rancangan Renstra SKPD;
2. b.pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
3. c.penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
4. d.penetapan Renstra SKPD.
(4)Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan:
1. a.penyusunan rancangan awal RKPD;
2. b.penyusunan Hasil Musrenbang Kecamatan;
3. c.penyusunan rancangan RKPD;
4. d.pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. e.penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
6. f.penetapan RKPD.
(5)Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan:
1. a.penyusunan rancangan Renja SKPD;
2. b.pelaksanaan forum SKPD;
3. c.penyesuaian rancangan Renja SKPD; dan
4. d.penetapan Renja SKPD.
(6)Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui urutan:
1. a.penyusunan rancangan RPJM-Desa;
2. b.pelaksanaan musrenbang RPJM-Desa; dan
3. c.penetapan RPJM-Desa.
(7)Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui urutan:
1. a.penyusunan rancangan RKP-Desa;
2. b.pelaksanaan musrenbang RKP-Desa; dan
3. c.penetapan RKP-Desa. SALINAN

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…