DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga penyiaran publik lokal yang selanjutnya disebut LPPL radio junjung besaoh, sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Kemudian mengatur mengenai kelembagaan yang meliputi susunan organisasi LPPL radio junjung besaoh. Menetapkan dewan pengawas mulai dari pengangkatan, tugas dan kewajiban, fungsi, wewenang dan hak, pemberhentian. Menetapkan direksi yang meliputi pengangkatan, tugas dan kewajiban, fungsi, wewenang dan hak, serta pemberhentian, tata kerja. Selanjutnya mengenai kekayaan dan sumber pembiayaan untuk LPPL radio junjung besaoh. Penyelenggaraan penyiaran yang meliputi program siaran dan penggunaan frekuensi, cakupan wilayah siaran dsb. Rencana dasar teknik dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, rencana kerja dan anggaran. Pertanggung jawaban, serta kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO JUNJUNG BESAOH. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
6.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
7.Dewan Pengawas adalah Organisasi Lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8.Direksi adalah pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Junjung Besaoh yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Junjung Besaoh adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. SALINAN
10.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12.Siaran iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13.Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15.Komisi Penyiaran Indonesia Pusat adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah yang disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
16.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia. SALINAN

BAB II

PEMBENTUKAN, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL Radio Junjung Besaoh dan merupakan Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

LPPL Radio Junjung Besaoh merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Daerah yang bersifat independen, netral dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 4

(1)LPPL Radio Junjung Besaoh berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
(2)Tempat kedudukan dan stasiun penyiaran LPPL Radio Junjung Besaoh berada di Ibukota Kabupaten Bangka Selatan. SALINAN

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

LPPL Radio Junjung Besaoh diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 6

(1)LPPL Radio Junjung Besaoh sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.
(2)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

BAB IV

KELEMBAGAAN Susunan Kelembagaan

Pasal 7

(1)Susunan Kelembagaan LPPL Radio Junjung Besaoh terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Direksi;
3. c.Penanggung jawab Penyelenggara Siaran, yang terdiri dari: 1) Penanggung jawab Program, Siaran, dan Produksi; 2) Penanggung jawab Teknik; SALINAN 3) Penanggung jawab Administrasi, Keuangan dan Pemasaran;
(2)Susunan Organisasi LPPL Radio Junjung Besaoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas LPPL Radio Junjung Besaoh ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara pantas berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk kemudian dilaporkan ke DPRD.
(2)Dewan Pengawas merupakan bagian dalam struktur LPPL Radio Junjung Besaoh yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalankan tugas pengawasan terhadap Direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
(3)Dewan Pengawas terdiri dari unsur penyiaran, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
(4)Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1(satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil Rapat Anggota Dewan Pengawas.
(5)Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. SALINAN

Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

a.Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c.minimal berpendidikan SLTA atau sederajat dan memiliki kompetensi di bidang penyiaran;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
f.bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi, kompetensi di bidang penyiaran, dan tidak memiliki jabatan struktural;
g.bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif, dan tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
h.bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
i.tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 10

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:

a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran; SALINAN
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Anggota Direksi;
d.mengangkat dan memberhentikan Direksi;
e.menetapkan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Utama;
f.menetapkan pembagian tugas Direktur;
g.mengawasi kinerja Direksi;
h.mengawasi siaran dan menjamin bahwa LPPL Radio Junjung Besaoh tetap berorientasi pada publik;
i.menampung aspirasi, kritik keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi; dan
j.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 11

(1)Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur LPPL Radio Junjung Besaoh dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Junjung Besaoh.
(2)Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas berwenang:
1. a.menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Junjung Besaoh;
2. b.mengangkat dan memberhentikan Direksi dari jabatannya dalam LPPL Radio Junjung Besaoh;
3. c.memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Direksi;
4. d.memeriksa Direksi yang diduga merugikan LPPL Radio Junjung Besaoh;
5. e.memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; SALINAN
6. f.memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen LPPL Radio Junjung Besaoh;
7. g.memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainya;
8. h.mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Radio Junjung Besaoh;
9. i.menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi dalam tahun berjalan;
10. j.meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Direksi dan/atau karyawan LPPL Radio Junjung Besaoh; dan
11. k.menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain dalam rangka kelancaran kinerja LPPL Radio Junjung Besaoh.
(3)Dewan Pengawas mempunyai hak:
1. a.mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
2. b.mendapatkan cuti;
3. c.menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terhadap perkembangan LPPL Radio Junjung Besaoh; dan
4. d.ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…