DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengisian keanggotaan BPK dilaksanakan secara demokratis, yaitu pemilihan secara langsung, serta secara musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian Anggota BPD secara langsung dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Penetapan Anggota BPD melalui musyawarah perwakilan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pengisian Anggota BPD antarwaktu dilaksanakan apabila Anggota BPD berhenti atau diberhentikan dengan sisa jabatan lebih dari 4 (empat) bulan. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan anggota BPD. Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. Setiap akhir tahun anggaran dan 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan, BPD berkewajiban membuat laporan pengelolaan keuangan, yang memuat jumlah anggaran yang dikelola BPD dan rincian penggunaan anggaran. Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa serta dengan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DRAF

2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7.Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Peraturan Tata Tertib BPD adalah peraturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

(1)BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(2)BPD mempunyai fungsi:
1. a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB III

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara :
1. a.secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung; atau
2. b.secara musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD.

Pasal 4

(1)Untuk menetapkan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa melaksanakan musyawarah desa dengan terdiri atas unsur BPD, Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
(2)Hasil musyawarah penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

(1)Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(2)Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
(3)Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagi berikut :
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, jumlah anggota 5 orang;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 3.500 jiwa, jumlah anggota 7 orang;
3. c.Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.501 jiwa, jumlah anggota 9 orang.

Pasal 6

Syarat-syarat menjadi calon Anggota BPD adalah :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
d.membuat surat pernyataan bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
e.berkelakuan baik dibuktikan dengan surat dari Kepolisian;
f.berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dibuktikan dengan Akte Kelahiran, atau surat kenal lahir/ surat keterangan kelahiran;
g.penduduk desa setempat atau telah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa`yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, dengan dibuktikan surat pernyataan domisili dari Kepala Desa setempat diketahui Camat;
h.berpendidikan formal minimal SLTP atau sederajat;
i.bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa;
j.bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.

BAB IV

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD SECARA LANGSUNG

Pasal 7

Pengisian Anggota BPD secara langsung dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 8

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.pembentukan panitia pemilihan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya mekanisme pengisian Anggota BPD ditetapkan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD;
2. b.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
3. c.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 9

(1)Kepala Desa mengadakan rapat untuk membentuk panitia dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
(3)Ketua panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia secara langsung dalam rapat panitia.
(4)Dalam hal panitia mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji panitia pemilihan dilakukan oleh Kepala Desa.
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3)Dalam hal terdapat penggantian anggota panitia pemilihan, maka pengambilan sumpah dilaksanakan oleh ketua panitia pemilihan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…