DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi masyarakat yang memberi layanan bantuan hukum di Kab. Bangka Selatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin, yaitu orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri. Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi verifikasi dan akreditasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, serta hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah. Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan Pengawasan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengn Keputusan Bupati. Pemberi bantuan hukum harus menyampaikan laporan tentang pelaksanaan program bantuan hukum dan laporan penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian bantun hukum kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan /atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum dan melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian Bantuan Hukum;
c.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok masyarakat miskin di Daerah.
7.Masyarakat Miskin adalah masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang tidak memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum di Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9.Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum yang sudah terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
10.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
11.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Seleksi adalah proses memilih lembaga Pemberi Bantuan hukum yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15.Verifikasi pemeriksaan kembali atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi Bantuan Hukum

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional setiap masyarakat Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
c.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
(4)Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masalah hukum yang merugikan orang atau kelompok orang miskin.

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
(2)Kelompok orang atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui bagian hukum dan HAM sekretariat daerah dan dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
3. c.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
4. d.meminta laporan penyelenggaraan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum; dan
5. e.menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPRD.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati berwenang :
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
2. b.melakukan seleksi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi verifikasi dan akreditasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…