DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: asas, prinsip dan ruang lingkup penyelenggaran TJSLP. Program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan meliputi bina lingkungan dan sosial; kemitraan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil; serta program yang ditujukan langsung pada masyarakat. Perda ini juga mengatur hak dan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan TJSLP. Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi program TJSLP. Untuk memadukan, menyinkronkan, dan mengharmonisasikan program TJSLP, ebberapa perusahaan dapat membentuk Forum Komunikasi TJSLP. Dalam rangka mendukung pelaksanaan TJSLP di daerah, Buapti mengangkat duta TJSLP. Perda ini juga mengatur mengenai Sanksi Administratif bagi berusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban perusahaan dalam penyelenggaraan TJSLP.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur I penyelenggara Pemerintahan Daerah. l. r I
3.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkd Selatan.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha'dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TJSLP.
9.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau berpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

T\rjuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSLP;
b.memberi arah kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional;
c.mengnyinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan;
d.meminimalisasi dampak 'negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
e.terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi pengharg uun.l J o I I

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

(1)Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan prinsip :
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.sensitivitas;
6. f.keberpihakan;
7. g.kemitraan;
8. h.inisiasi;
9. i.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
10. j.koordinatif.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan dan berkelanjutani dan
8. h.kebiiakan vans adil. I
(1)
(2)

Pasal 5

Ruang lingkup TJSLP adalah bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis keralryatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah serta program lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV

TJSLP

Pasal 6

(1)Setiap perusahaan yang melakukan usaha di Daerah. wajib melaksanakan TJSLP.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang berstatus badan hukum (Perseroan), baik sebagai kantor pusat, cabang dan/atau unit perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
(3)Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Pasal.7 Program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil; dan
3. c.program yang ditujukan langsung pada masyarakat.

Pasal 8

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi :
1. a.bina lingkungan fisik;
2. b.bina lingkungan sosial; dan I . Pasal 9
(1)Program kemitraan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan program untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat. di wilayah sasaran.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
7. g.penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 10

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa:

a.hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
b.penghargaan, clapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus;
c.beasiswa, diberikan kepada pelajar berprestasi dan kepada pdlajar yang tidak mampu;
d.penyediaan pendanaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi ralqrat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;
e.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa pada proses penanganan rnasalah sosial terhadap para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
f.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja "o"ia. f, I I

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 11

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak :

a.menentukan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
b.menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
c.mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP. .

Pasal 12

Dalam melaksanakan TJSLP, setiap perusahaan wajib:

a.men5rusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang- undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring d.an evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan;
c.membuat kebijakan TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan _ manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
d.perusahaan menerima usulan dari masyarakat baik perorangan maupun " 'J:lT::l;ff* yans tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai sanksi administratif.

BAB VI

TIM FASILIITASI

Pasal 13

(1)Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi program TJSLP.
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memb4ntu Bupati I dalam memfasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSLP. f
(3)Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

FORUM KOMUNITTASI TJSLP

Pasal 14

(1)Untuk memadukan, menyinkronkan dan mengharmonisasikan program TJSLP, beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Komunikasi TJSLP.
(2)Bupati memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Forum Komunikasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perusahaan dan unsur Pemerintah Daerah yang d.itetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1)Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(2)Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum Komunikasi TJSLP.
(3)Berdasarkan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Komunikasi TJSLP men1rusun program TJSLP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Pasal.16
(1)Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum Komunikasi TJSLP.
(2)Forum Komunikasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.'

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…