DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 256

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pengelolaan pendidikan; wajib belajar; jam belajar masyarakat; kewajiban dan hak orang tua, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta satuan pendidikan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; penyelenggaraan pendidikan formal; penyelenggaraan pendidikan non formal; PKBM; penyelenggaraan pendidikan informal; penyelenggaraan pendidikan layanan khusus; dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Peraturan ini juga memuat mengenai ketentuan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan lembaga pendidikan; pendidik dan tenaga kependidikan; pendanaan; prasarana dan sarana; peran serta masyarakat; pengawasan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah pada bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 8

(1)Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan provinsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
3. c.Peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
(3)Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
1. a.perangkat daerah;
2. b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
3. c.satuan atau program pendidikan;
4. d.dewan pendidikan;
5. e.komite sekolah;
6. f.peserta didik;
7. g.orang tua/wali peserta didik;
8. h.pendidik dan tenaga kependidikan;
9. i.masyarakat; dan
10. j.pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya program wajib belajar jenjang Pendidikan Dasar.
(2)Setiap orang tua/wali peserta didik wajib melaksanakan program wajib belajar jenjang Pendidikan Dasar.
(3)Pelaksanaan program wajib belajar Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Kabupaten mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem Pendidikan Nasional.
(2)Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab :
1. a.menyelenggarakan paling sedikit PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal;
2. b.memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau kelas layanan khusus;
3. c.mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
4. d.menuntaskan program wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun; dan
5. e.menuntaskan program buta aksara;
6. f.mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
7. g.mengkoordinasikan dan menyupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
8. h.mengevaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Dasar dan jalur Pendidikan Nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 11

(1)Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai.
(2)Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
(3)Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 12

(1)Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat daerah yang meliputi :
1. a.antar kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
2. b.antar desa/kelurahan atau sebutan lain yang sejenis;
3. c.usia; dan
4. d.antara laki-laki dan perempuan
(2)Untuk menjamin pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan layanan khusus memperoleh akses pelayanan pendidikan.
(3)Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan SNP.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
(3)Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah memfasilitasi:
1. a.akreditasi program pendidikan;
2. b.akreditasi satuan pendidikan;
3. c.sertifikasi kompetensi peserta didik;
4. d.sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
5. e.sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 15

(1)Pemerintah Kabupaten mengakui, memfasilitasi, membina dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemerintah Kabupaten melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi SNP untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
(3)Pemerintah Kabupaten memfasilitasi akreditasi program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sertifikasi pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
(2)Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
1. a.ilmu pengetahuan;
2. b.teknologi;
3. c.keagamaan;
4. d.seni budaya; dan/atau
5. e.olahraga.
(3)Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1)Dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Kabupaten mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan Nasional.
(3)Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Isi peraturan

Teks256PDFHirarki

Memuat teks peraturan…