DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang tujuan dan fungsi pendidikan karakter; nilai dan proses pendidikan karakter; strategi pelaksaan pendidikan karakter; pembangunan kurikulum tingkat satuan pendidikan; membangun budaya sekolah; prioritas pengembangan nilai karakter di daerah; serta hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, warga, masyarakat, satuan pendidikan, dan pemda. Perda ini juga mengatur mengenai penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, kerja sama dan kemitraan pendidikan, peran serta masyarakat, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan pendidikan di Daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang bermutu dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN www.jdih.bangkaselatankab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); www.jdih.bangkaselatankab.go.id
11.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
13.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18.Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
19.Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
20.Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
21.Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
22.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24.Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
26.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
29.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
30.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
32.Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi:

a.mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur;
b.mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila; dan
c.mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan.

Pasal 3

Pendidikan karakter berfungsi:

a.membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika;
b.membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia;
c.mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan
d.membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

BAB III

NILAI DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 4

(1)Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan mengembangkan 20 (dua puluh) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.
(2)Dua puluh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.religius;
2. b.jujur;
3. c.toleransi;
4. d.disiplin;
5. e.kerja keras; www.jdih.bangkaselatankab.go.id
6. f.kreatif;
7. g.mandiri;
8. h.demokratis;
9. i.rasa ingin tahu;
10. j.semangat kebangsaan;
11. k.cinta tanah air;
12. l.menghargai prestasi;
13. m.bersahabat/komunikatif;
14. n.cinta damai;
15. o.gemar membaca;
16. p.peduli lingkungan;
17. q.peduli sosial;
18. r.tanggung jawab;
19. s.gotong royong; dan
20. t.hormat dan berbakti pada orang tua dan guru.

Pasal 5

(1)Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.
(2)Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
(3)Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal 6

(1)Konfigurasi karakter dalam kontek totalitas proses psikologis dan sosialkultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan dalam:
1. a.olah hati;
2. b.olah pikir;
3. c.olah raga/kinestetik; dan
4. d.olah rasa dan karsa.
(2)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). www.jdih.bangkaselatankab.go.id

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 7

(1)Strategi Daerah dalam pengembangan pendidikan karakter, sebagai berikut:
1. a.penyusunan perangkat kebijakan;
2. b.penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan;
3. c.pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
4. d.pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan
5. e.sosialisasi.
(2)Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koheren.

Pasal 8

(1)Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
(2)Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.sosialisasi ke stakeholders yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga;
2. b.pengembangan dalam kegiatan sekolah;
3. c.kegiatan pembelajaran;
4. d.pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
5. e.kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler; dan
6. f.kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

BAB V

PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

(1)Pendidikan karakter merupakan satu kesatuan program kurikulum satuan pendidikan.
(2)Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar.
(2)Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…