DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2007, yaitu ketentuan Pasal 1 diubah, ketentuan Pasal 8 diubah, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bangun Basel; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bangun Basel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANGUN BASEL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bangun Basel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6.Perseroan Terbatas Bangun Basel yang selanjutnya disebut PT. Bangun Basel adalah Perseroan Milik Pemerintah Daerah, yang modalnya sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris atau direksi.
9.Holding Company adalah perusahaan induk yang terdiri dari beberapa Anak Perusahaan.
10.Anak Perusahaan adalah anak dari Perseroan Terbatas yang menangani kegiatan usaha.
11.Anggaran Dasar adalah Peraturan penting yang menjadi dasar peraturan pelaksanaan dari PT. Bangun Basel.
12.Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
13.Pemegang Saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
14.Saham atas nama adalah saham yang dicantumkan nama pemegang/pemiliknya.
15.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui pernyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
16.Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas.
17.Pimpinan anak Perusahaan adalah pemimpin kegiatan usaha yang ditangani oleh Perseroan Terbatas.
18.Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh sebuah perseroan kepada pemegang saham.
19.Industri dan Perdagangan umum adalah kegiatan bisnis untuk menghasilkan suatu barang yang dinilai ekonomis, dan dapat diperjual belikan secara benar di dunia usaha/masyarakat.
20.Jasa Usaha Pertambangan dan Energi adalah kegiatan usaha dalam bidang pertambangan dalam logam, mata logam, dan energi dan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki IUP yang sesuai dengan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku.
21.Jasa Usaha Transportasi, dan Komunikasi adalah kegitan usaha bisnis tentang sewa menyewa kendaraan roda dua atau lebih berikut usaha jual beli peralatan alat trasportasi dan alat komunikasi.
22.Jasa Kelautan, Perikanan dan Budidaya Hasil Laut adalah usaha bisnis dalam lingkup hasil laut, potensi kelautan dan hasil laut lainnya serta upaya pembudidayaan dan pengawasannya.
23.Jasa Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan adalah usaha bisnis bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan pengawasan hasil-hasilnya meliputi, pembuatan pupuk, jual beli pupuk kimia dan organik.
24.Jasa Peternakan adalah usaha bisnis dalam lingkup usaha peternakan antara lain, pembibitan dan pengemukan.
25.Jasa Peralatan/Perbengkelan, Mekanik, Elektrik adalah meliputi usaha perbengkelan kendaraan roda 2 dan lebih, usaha perbaikan alat-alat berat, alat-alat listrik industri dan rumah tangga.
26.Jasa Kontraktor adalah kegiatan pekerjaan borongan.
27.Jasa Usaha Pariwisata, Seni dan Budaya adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, seni dan budaya.
28.Jasa Tenaga Kerja adalah kegiatan usaha pengadaan tenaga kerja borongan meliputi : security, tenaga harian lepas, cleaning servis dan sebagainya.
29.Jasa Developer adalah meliputi kegiatan usaha bisnis pembangunan perumahan dan pemasarannya.
30.Jasa Event Organizer adalah bisnis usaha jasa kepanitiaan kegiatan olahraga, sosial dan perayaan.
31.Jasa Dok Perkapalan adalah bisnis usaha berkaitan dengan perakitan, perbaikan kapal-kapal nelayan, barang dan angkutan.
32.Jasa Bidang Kesehatan adalah bisnis usaha berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan meliputi : usaha klinik,rumah sakit dan apotik.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Perseroan Terbatas melakukan usaha dalam bidang:
1. a.Industri dan Perdagangan umum;
2. b.Jasa Usaha Pertambangan dan Energi;
3. c.Jasa Usaha Transportasi, dan Komunikasi;
4. d.Jasa Kelautan, Perikanan dan Budidaya Hasil Laut;
5. e.Jasa Pertanian, Kehutanan,dan Perkebunan;
6. f.Jasa Peternakan;
7. g.Jasa Peralatan/Perbengkelan,Mekanik,Elektrik;
8. h.Jasa Kontraktor
9. i.Jasa Usaha Pariwisata, Seni dan Budaya;
10. j.Jasa Tenaga Kerja;
11. k.Jasa Developer;
12. l.Jasa Event Organizer;
13. m.Jasa Dok Perkapalan;dan
14. n.Jasa Bidang Kesehatan.
(2)Penambahan atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan kebutuhan.

3.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Peraturan Daerah ini merupakan ketentuan dasar hukum pembentukan PT. Bangun Basel.
(2)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Ditetapkan di Toboali pada tanggal September 2017 BUPATI BANGKA SELATAN, JUSTIAR NOER Diundangkan di Toboali pada tanggal September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, SUWANDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.11/2017

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…