DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan Perda Kab. Bangka Selatan No. 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diubah, yaitu: Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, di antara angka 24 dan angka 25 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 24a, angka 24b, angka 24c, angka 24d, dan angka 24e, angka 31, angka 47 dan 48 diubah; Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i; Ketentuan huruf g ayat (3) Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 16 huruf i dihapus; Ketentuan ayat (3) Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k; Pasal 20 dihapus; Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah; Ketentuan Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah; Ketentuan BAB II ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesembilan dan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, dan Pasal 43D; Ketentuan Pasal 44 diubah; Ketentuan Pasal 45 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9); Ketentuan ayat (4) Pasal 66 diubah; Ketentuan ayat (3) huruf e dan ayat (6) Pasal 67 diubah; dan Ketentuan Pasal 76 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.

32.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
35.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
37.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
38.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
39.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
40.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41.Surat Tagihan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
43.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
46.Biaya Pemungutan adalah Insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Penanggung Jawab pemungutan Pajak Daerah.
47.Aparat Pelaksana Pemungutan adalah instansi yang terkait dalam pemungutan pajak daerah.
48.Penanggung Jawab Pemungutan pajak daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan instansi yang terkait dalam pemungutan pajak daerah.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
50.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas :

a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g.Pajak Parkir;
h.Pajak Air Tanah; dan
i.Pajak Sarang Burung Walet
1. 3.Ketentuan huruf g ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyard dan bowling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. j.pertandingan olahraga.
(4)Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

4.Ketentuan Pasal 16 huruf i dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a.untuk hiburan berupa pertunjukan dan/atau keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
b.untuk hiburan berupa penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10% (sepuluh persen) kecuali diselenggarakan event organiser sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
c.untuk penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pagelaran musik, pagelaran busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
d.untuk penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian rakyat/tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
e.untuk hiburan berupa klab malam, diskotik, karaoke, lounge, pub dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang dibayar konsumen;
f.untuk hiburan berupa permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk atau harga jual;
g.untuk permainan bilyard sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
h.untuk hiburan berupa permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
i.dihapus;
j.untuk hiburan berupa permainan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
k.untuk hiburan berupa panti pijat, mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen); dan
l.untuk pasar seni dan pameran sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
1. 5.Ketentuan ayat (3) Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(3)Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat, stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame suara;
9. i.reklame film/slide;
10. j.reklame peragaan; dan
11. k.Reklame tenda promosi.
(4)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
5. e.nama pengenal usaha atau profesi yang menjelaskan tempat atau lokasi pemukiman.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

6.Pasal 20 dihapus

Pasal 20

Dihapus

7.Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat wilayah daerah yang bersangkutan.
(4)Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur.

8.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

9.Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air; www.jdih.bangkaselatankab.go.id
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

10.Ketentuan BAB II ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesembilan dan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, dan Pasal 43D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1)Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet di pungut pajak atas kegiatan pengusahaan dan/atau pengambilan Sarang Burung Walet.
(2)Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang burung walet, tidak termasuk pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
(3)Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
(4)Wajib Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 43B

(1)Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
(3)Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing jenis sarang burung walet sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

Pasal 43C

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…