DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Struktur APBD yang merupakan satu kesatuan dan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah beserta nilainya. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, tercantum dalam 13 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Bangka Selatan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b.bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 November 2017;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006, sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
21.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11.Rencana kerja anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12.Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
13.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
14.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17.Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
18.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
19.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20.Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
24.Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari peneriman dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
25.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1)Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan terdiri dari:
1. a.Pendapatan daerah;
2. b.Belanja daerah; dan
3. c.Pembiayaan daerah.
(2)Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah
3.Pembiayaan Daerah Surplus/ (defisit) Rp.877.159.234.095,- Rp.941.965.152.714,- Rp.(64.805.918.619,-) a) Penerimaan b) Pengeluaran Rp.64.805.918.619,- Rp. 0,- Pembiayaan Netto Rp. 64.805.918.619,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –

Pasal 4

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
2. b.Dana Perimbangan sejumlah
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.65.721.700.162,- Rp.704.371.928.000,- Rp.107.065.605.933,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak daerah sejumlah
2. b.Retribusi daerah sejumlah
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.14.583.900.000,- Rp. 6.478.600.000,- Rp. 3.830.139.373,- Rp.40.829.060.789,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak / bukan pajak sejumlah
2. b.Dana alokasi umum sejumlah
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 82.129.246.000,- Rp.466.182.109.000,- Rp.156.060.573.000,-
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah
2. b.Dana darurat sejumlah
3. c.Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah
4. d.Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah
6. f.Bantuan Keuangan untuk Desa dari Pemerintah Pusat. Rp. 0,- Rp. 0,- Rp.38.622.274.933,- Rp. 0,- Rp.25.966.750.000,- Rp.42.476.581.000,-

Pasal 5

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp.390.696.935.440,- Rp.551.268.217.274,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah
2. b.Belanja bunga sejumlah
3. c.Belanja subsidi sejumlah
4. d.Belanja hibah sejumlah
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah
6. f.Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota, dan pemdes sejumlah
7. g.Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota, pemdes & parpol sejumlah
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 272.552.966.201,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 16.587.800.00,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 2.106.250.000,- Rp. 98.041.239.972,- Rp. 1.408.679.267,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 90.911.742.590,- Rp.215.913.830.099,- Rp.244.442.644.585,-

Pasal 6

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp.64.805.918.619,- Rp. 0,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.64.805.918.619,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah
5. e.Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-

Pasal 7

(1)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dipergunakan untuk menanagani permasalahan dalam kategori mendesak atau darurat.
(2)Kriteria permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria permasalahan dalam kategori keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.mendanai/ mengakomodir kegiatan akibat pemotongan anggaran atau sanksi finansial yang diterapkan oleh Pemerintah, seperti Dana Alokasi Khusus atau Dana lainnya sesuai dengan ketentuan/ petunjuk teknis masing- masing;
2. b.melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
3. c.melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga yang timbul akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. d.mendanai sisa kegiatan yang tidak terselesaikan di tahun sebelumnya;
5. e.mendanai program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat;
6. f.keperluan mendesak lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
7. g.mendanai program/ kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
(4)Pendanaan kegiatan dalam menangani permasalahan dalam kategori mendesak atau darurat sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di laporkan dalam laporan realisasi anggaran apabila perubahan APBD telah ditetapkan.
(5)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk menangani permasalahan dalam kategori mendesak atau darurat dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan atau kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
2. b.efisiensi anggaran hasil lelang atau kegiatan yang telah selesai atau tidak dilaksanakan, dan/ atau.
3. c.memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII : : : : : : : : : : : : : Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelola Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah;dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014