DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang kelas jabatan pelaksanaan di lingkungan pemerintah kabupaten bangka selatan; ketentuan umum; kelas jabatan pelaksanaan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/55/M.SM.02.00/2025 tanggal 8 Januari 2025, validasi hasil evaluasi jabatan telah mendapat persetujuan penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

BAB II

KELAS JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

(1)Kelas Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sesuai surat persetujuan penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Daftar nama jabatan pelaksana dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Tabel hasil evaluasi jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Bagi Pejabat Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kelas jabatan yang sama namun wajib memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II paling lama 5 (lima) tahun sejak surat persetujuan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diterbitkan.
(2)Dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pelaksana dimaksud diberhentikan dari Jabatan Pelaksananya dan diangkat kembali dalam Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyesuaikan peta jabatan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat melakukan dan mengusulkan evaluasi jabatan kembali kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila :

a.adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
b.adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
c.hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Diundangkan di Toboali pada tanggal 6 Februari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, HEFI NURANDA Ditetapkan di Toboali pada tanggal 6 Februari 2025 BUPATI BANGKA SELATAN, RIZA HERDAVID BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 14 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DAFTAR NAMA JABATAN PELAKSANA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NO. NAMA JABATAN PERANGKAT DAERAH/UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN 1 2 3 4 1 Penata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah 7 2 Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah 7 3 Pengolah Data dan Informasi Sekretariat Daerah 6 4 Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Daerah 5 5 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan Sekretariat Daerah 7 6 Dokumentalis Hukum Sekretariat Daerah 6 7 Pengelola Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah 6 8 Pengelola Layanan Operasional Sekretariat Daerah 6 9 Penata Keprotokolan Sekretariat Daerah 7 10 Operator Layanan Operasional Sekretariat Daerah 5 11 Pengelola Umum Operasional Sekretariat Daerah 1 12 Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD 7 13 Pengelola Layanan Operasional Sekretariat DPRD 6 14 Pengolah Data dan Informasi Sekretariat DPRD 6 15 Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat DPRD 5 16 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan Sekretariat DPRD 7 17 Operator Layanan Operasional Sekretariat DPRD 5 18 Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah 7 19 Pengolah Data dan Informasi Inspektorat Daerah 6 20 Pengelola Layanan Operasional Inspektorat Daerah 6 21 Pengadministrasi Perkantoran Inspektorat Daerah 5 22 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 23 Pengelola Layanan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6 24 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6 25 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 26 Kurator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 27 Operator Layanan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 28 Pengelola Umum Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 29 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7 30 Pengolah Data dan Informasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6 NO. NAMA JABATAN PERANGKAT DAERAH/UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN 1 2 3 4 31 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 32 Penata Kelola Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7 33 Pengelola Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6 34 Operator Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 35 Penata Layanan Operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7 36 Pengelola Layanan Operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6 37 Operator Layanan Operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 38 Pengelola Umum Operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 39 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7 40 Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 41 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 42 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7 43 Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 44 Pengelola Umum Operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 45 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 7 46 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 47 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 5 48 Penata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 7 49 Penelaah Teknis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja 7 50 Pengolah Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja 6 51 Pengadministrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja 5 52 Pengelola Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja 6 53 Pranata Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja 5 54 Pengelola Layanan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 6 55 Operator Layanan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 5 56 Pengelola Umum Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 1 57 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 58 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 59 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 60 Pengelola Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 61 Penilik Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 62 Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 63 Penata Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 64 Operator Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 65 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 NO. NAMA JABATAN PERANGKAT DAERAH/UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN 1 2 3 4 66 Operator Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 67 Operator Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 68 Pengelola Umum Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 69 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perhubungan 7 70 Pengolah Data dan Informasi Dinas Perhubungan 6 71 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Perhubungan 5 72 Pengelola Layanan Operasional Dinas Perhubungan 6 73 Operator Layanan Operasional Dinas Perhubungan 5 74 Penata Layanan Operasional Dinas Perhubungan 7 75 Pengelola Umum Operasional Dinas Perhubungan 1 76 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 77 Pengolah Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 78 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 79 Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 80 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 81 Pengelola Umum Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 82 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 83 Pengolah Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 84 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 85 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 7 86 Pengolah Data dan Informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 6 87 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 5 88 Pengawas Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 7 89 Pengelola Layanan Operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 6 90 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 7 91 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 6 92 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5 93 Operator Layanan Operasional Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5 94 Pengelola Layanan Operasional Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 6 95 Pengelola Umum Operasional Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 1 96 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 97 Pengolah Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6 98 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 99 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika 7 100 Pengolah Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 6 101 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika 5 102 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 7 NO. NAMA JABATAN PERANGKAT DAERAH/UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN 1 2 3 4 103 Penata Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika 7 104 Operator Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika 5 105 Pengelola Layanan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika 6 106 Pengelola Umum Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika 1 107 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan 7 108 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan 6 109 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan 5 110 Pengelola Layanan Operasional Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan 6 111 Operator Layanan Operasional Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan 5 112 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan 7 113 Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan 6 114 Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan 5 115 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7 116 Pengolah Data dan Informasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6 117 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 118 Penata Layanan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7 119 Pengelola Layanan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6 120 Operator Layanan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 121 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 7 122 Pengolah Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup 6 123 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup 5 124 Penata Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup 7 125 Pengelola Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup 6 126 Operator Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup 5 127 Operator Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 6 128 Pengelola Umum Operasional Dinas Lingkungan Hidup 1 129 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7 130 Pengolah Data dan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6 131 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5 132 Pengelola Umum Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 133 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7 134 Pengolah Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6 135 Pengadministrasi Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 136 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7 137 Penata Kelola Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7 138 Pengelola Umum Operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 139 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Keuangan Daerah 7 NO. NAMA JABATAN PERANGKAT DAERAH/UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN 1 2 3 4 140 Pengolah Data dan Informasi Badan Keuangan Daerah 6 141 Pengadministrasi Perkantoran Badan Keuangan Daerah 5 142 Pengolah Data dan Informasi Badan Keuangan Daerah 6 143 Operator Layanan Operasional Badan Keuangan Daerah 5 144 Pengelola Layanan Operasional Badan Keuangan Daerah 6 145 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 7 146 Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 6 147 Pengadministrasi Perkantoran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5 148 Pengelola Umum Operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 1 149 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7 150 Pengolah Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 151 Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 152 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Toboali 7 153 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Toboali 6 154 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Toboali 5 155 Pengelola Umum Operasional Kecamatan Toboali 1 156 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Airgegas 7 157 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Airgegas 6 158 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Airgegas 5 159 Pengelola Umum Operasional Kecamatan Airgegas 1 160 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Payung 7 161 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Payung 6 162 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Payung 5 163 Pengelola Umum Operasional Kecamatan Payung 1 164 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Simpang Rimba 7 165 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Simpang Rimba 6 166 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Simpang Rimba 5 167 Pengelola Umum Operasional Kecamatan Simpang Rimba 1 168 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Lepar 7 169 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Lepar 6 170 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Lepar 5 171 Pengelola Umum Operasional Kecamatan Lepar 1 172 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Pulau Besar 7 173 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Pulau Besar 6 174 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Pulau Besar 5 175 Pengelola Umum Operasional Kecamatan Pulau Besar 1 176 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Tukak Sadai 7 177 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Tukak Sadai 6 178 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Tukak Sadai 5 NO. NAMA JABATAN PERANGKAT DAERAH/UNIT ORGANISASI KELAS JABATAN 1 2 3 4 179 Pengelola Umum Operasional Kecamatan Tukak Sadai 1 180 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Kepulauan Pongok 7 181 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Kepulauan Pongok 6 182 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Kepulauan Pongok 5 183 Pengelola Umum Operasional Kecamatan Kepulauan Pongok 1 184 Penelaah Teknis Kebijakan Kelurahan Toboali 7 185 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Toboali 6 186 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Toboali 5 187 Penelaah Teknis Kebijakan Kelurahan Teladan 7 188 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Teladan 6 189 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Teladan 5 190 Penelaah Teknis Kebijakan Kelurahan Tanjung Ketapang 7 191 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Tanjung Ketapang 6 192 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Ketapang 5 BUPATI BANGKA SELATAN, RIZA HERDAVID LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TABEL HASIL EVALUASI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NO. NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN KELAS JABATAN NILAI JABATAN Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9) Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5) Faktor 3 Pedoman (Level 1~5) Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6) Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6) Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4) Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4) Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3) Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Kurator S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/ Antropologi/Sejarah/ Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/ Kriya Seni/Kriya/Sosiologi 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 2 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Manajemen Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/ Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/ Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 3 Penata Kelola Layanan Kesehatan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 4 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Komunikasi/Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 NO. NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN KELAS JABATAN NILAI JABATAN Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9) Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5) Faktor 3 Pedoman (Level 1~5) Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6) Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6) Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4) Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4) Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3) Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 Penata Kelola Pemerintahan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 6 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 7 Penata Keprotokolan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 8 Penata Layanan Operasional S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 9 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 10 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 11 Pengawas Industri S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 12 Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 13 Dokumentalis Hukum D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 NO. NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN KELAS JABATAN NILAI JABATAN Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9) Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5) Faktor 3 Pedoman (Level 1~5) Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6) Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6) Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4) Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4) Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3) Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Operator Laboratorium D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 15 Operator Pengelolaan Sumber Daya Air D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/ Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 16 Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/ perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 17 Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan D-III (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/ Kelautan/Perikanan/Teknik Mesin/ Teknik Perkapalan/Desain Kominikasi Visual/ Desain Komunikasi Visual/ Komunikasi/ Komunikasi Massa/Teknik Informatika/ Administrasi/ Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/Teknik Mesin 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 18 Pengelola Layanan Kesehatan D-III (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 19 Pengelola Layanan Operasional D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 20 Pengelola Layanan Pengadaan D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 21 Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi/Kesejahteraan Sosial/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 NO. NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN KELAS JABATAN NILAI JABATAN Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9) Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5) Faktor 3 Pedoman (Level 1~5) Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6) Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6) Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4) Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4) Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3) Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 Pengelola Trantibum D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 23 Pengolah Data dan Informasi D-3 (Diploma-Tiga) 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 24 Operator Layanan Kesehatan SMA/SLTA segala jurusan 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 25 Operator Layanan Operasional SLTA Sederajat 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 26 Operator Sumber Daya Air SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 27 Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknika Perikanan Laut, SUPM Teknika Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 28 Pengadministrasi Perkantoran SLTA Sederajat 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 29 Penilik Jalan SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 30 Pranata Trantibum SLTA sederajat 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 31 Pengelola Umum Operasional SD sederajat 1 190 1 50 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5 BUPATI BANGKA SELATAN, RIZA HERDAVID

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…