DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang maksud dan tujuan, serta ruang lingkup pencegahan dan pengendalian TB. Selain itu, peraturan ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan pengendalian TB yang meliputi prinsip dan tugas; kebijakan dan strategi; kegiatan pencegahan dan pengendalian; sumber daya; sistem informasi; koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan; peran serta masyarakat; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; pelaporan dan evaluasi; larangan; dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); SALINAN www.jdih.bangkaselatankab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6.Pencegahan adalah upaya agar seseorang tidak tertular kuman Mycobacterium Tuberculosis.
7.Pengendalian adalah upaya dalam rangka mengatasi masalah TB melalui promosi kesehatan, surveilans TB, penanggulangan faktor resiko, penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan.
8.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
10.Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat Surveilans TB adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
11.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
12.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
13.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
14.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
16.Bacille Calmette Guerin yang selanjutnya disingkat BCG adalah Vaksin untuk Tuberkulosis yang dibuat dari baksil Tuberkulosis yang di lemahkan dengan dikulturkan di medium buatan selama bertahun – tahun.
17.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah dan mengurangi penularan penyakit TB;
b.meningkatkan kualitas hidup penderita TB serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TB pada individu, keluarga, dan masyarakat;
c.menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TB;
d.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TB;
e.meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penderita TB dalam berbagai upaya pencegahan dan pengendalian TB; dan
f.mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan TB. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pencegahan dan Pengendalian TB meliputi:

a.prinsip dan tugas;
b.kebijakan dan strategi;
c.kegiatan pencegahan dan pengendalian;
d.sumber daya;
e.sistem informasi;
f.koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
g.peran serta masyarakat;
h.pembiayaan;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.pelaporan dan evaluasi;
k.larangan; dan
l.sanksi administratif.

BAB IV

PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 5

Pencegahan dan Pengendalian TB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma dalam masyarakat;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten;
e.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TB serta orang yang terdampak;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
g.menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian TB;
h.mengembangkan sistem informasi; dan
i.melakukan kerja sama regional dan global dalam rangka pencegahan dan pengendalian TB. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

Pasal 6

Dalam pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

a.menyusun dokumen dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor;
b.mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju Kabupaten Bebas TB, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah;
c.mengupayakan pendanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis menuju kabupaten Bebas TB dari berbagai sumber;
d.menjamin ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
e.melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan penanggulangan Tuberkulosis yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah;
f.menjamin ketersediaan dan distribusi obat, peralatan serta sarana prasarana kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan Tuberkulosis;
g.melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dengan institusi terkait; dan
h.melakukan pencatatan dan pelaporan dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Arah kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis berpedoman kepada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah dan Rencana Strategis Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 8

Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian TB sebagai berikut:

a.dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana); www.jdih.bangkaselatankab.go.id
b.penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah, sinergi lintas program dan lintas sektor;
c.penguatan penanggulangan Tuberkulosis dan pengembangannya ditujukan bagi kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan serta peningkatan mutu layanan sehingga mampu memutus mata rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi obat;
d.penemuan dan pengobatan untuk penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi Puskesmas, Klinik, dan Dokter Praktik Mandiri serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang meliputi: Rumah Sakit Pemerintah, non pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit Paru, Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
e.pengobatan Tuberkulosis tanpa penyulit atau tanpa penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Pengobatan Tuberkulosis dengan penyulit atau dengan penyakit penyerta lainnya wajib dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL); dan
f.setiap petugas yang ditunjuk untuk penanganan Tuberkulosis di puskesmas wajib melaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.
g.dalam hal pengobatan pasien Tuberkulosis, semua penyedia fasilitas layanan kesehatan wajib menerapkan strategi DOTS;

Pasal 9

(1)Strategi penanggulangan Tuberkulosis tertuang dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
(2)Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penguatan kepemimpinan program TB;
2. b.peningkatan akses layanan TB yang bermutu;
3. c.pengendalian faktor resiko TB;
4. d.peningkatan kemitraan TB melalui Forum Koordinasi TB
5. e.peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB; dan
6. f.penguatan manajemen program TB.
(3)Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. www.jdih.bangkaselatankab.go.id

BAB VI

KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Kegiatan Pencegahan dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.
(2)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, lembaga pendidikan formal dan nonformal.
(3)Kegiatan Pencegahan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah TB;
2. b.pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha Pencegahan dan penanggulangan TB guna melindungi setiap orang dari TB;
3. c.melakukan program komunikasi, informasi, dan eduksi pencegahan TB yang benar, jelas, dan lengkap melalui media massa, organisasi masyarakat, swasta, masyarakat, maupun lembaga pendidikan formal dan nonformal secara periodik dan berkesinambungan;
4. d.melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan TB kepada masyarakat; dan
5. e.melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…