DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan, asas, dan prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; pengelola Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; pendanaan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; pengawasan; pengaduan; sanksi administratif; serta peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan upaya kesehatan melalui upaya pengelolaan secara terencana, terpadu agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); SALINAN www.jdih.bangkaselatankab.go.id
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2100 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan urusan kesehatan. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
5.Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi adalah program pendampingan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin agar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum menjadi Penerima Bantuan Iuran Pusat dan Penerima Bantuan Iuran Provinsi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
6.Penerima Bantuan Iuran Pusat yang selanjutnya disebut dengan PBI adalah keluarga dan/atau anggota keluarga yang menerima bantuan iuran yang premi Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
7.Penerima Bantuan Iuran Provinsi yang selanjutnya disebut PBI Provinsi adalah keluarga dan/atau anggota keluarga yang menerima bantuan iuran yang premi Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut sebagai peserta.
9.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10.Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
11.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
12.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.
13.Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah data yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan sosial dan pemutahirannya dilakukan secara periodik.
14.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan perubahan data Peserta Jaminan Kesehatan Terintegrasi yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan dan Dinas yang membidangi urusan sosial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi adalah:

a.upaya untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Warga Miskin, Warga Rentan Miskin, dan Peserta dengan Kriteria tertentu yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan; dan
b.dalam rangka menuju ke arah sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS kesehatan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi untuk menjamin agar Warga Miskin, Warga Rentan Miskin dan Peserta Dengan Kriteria Tertentu memperoleh manfaat pelayanan kesehatan komplementer, dari pelayanan kesehatan yang tidak di tanggung BPJS.

Pasal 4

Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan sosial bagi masyarakat.

Pasal 5

Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :

a.keterbukaan; www.jdih.bangkaselatankab.go.id
b.kehati-hatian;
c.akutabilitas;dan
d.portabilitas.

BAB III

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH TERINTEGRASI

Pasal 6

(1)Calon Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi terdiri atas :
1. a.Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tetapi belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi;
2. b.Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi.
(2)Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.bayi baru lahir dari :
  1. 1.ibu atau pasangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tetapi belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi;
  2. 2.ibu atau pasangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan belum menjadi peserta PBI atau PBI Provinsi; dan
  3. 3.ibu atau pasangan PBI atau PBI Provinsi yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS.
2. b.pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan;
3. c.korban bencana pasca bencana;
4. d.anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;
5. e.tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan; dan
6. f.PMKS yang belum menjadi peserta BPJS. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
(3)PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas :
1. a.anak balita terlantar;
2. b.anak terlantar;
3. c.anak yang berhadapan dengan hukum;
4. d.anak jalanan;
5. e.anak dengan kedisabilitasan;
6. f.anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
7. g.anak yang memerlukan perlindungan khusus;
8. h.lanjut usia terlantar;
9. i.penyandang disabilitas;
10. j.tuna susila;
11. k.gelandangan;
12. l.pengemis;
13. m.pemulung;
14. n.kelompok minoritas;
15. o.bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
16. p.orang dengan HIV/AIDS;
17. q.korban penyalahgunaan NAPZA;
18. r.korban trafficking;
19. s.korban tindak kekerasan;
20. t.pekerja migran bermasalah sosial;
21. u.korban bencana alam;
22. v.korban bencana sosial;
23. w.perempuan rawan sosial ekonomi;
24. x.keluarga bermasalah sosial psikologis;
25. y.komunitas adat terpencil;
26. z.perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial; aa. penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan; bb. penderita Thalassaemia Mayor; dan cc. penerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Pasal 7

(1)Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial dan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat atau surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
(2)Pemerintah desa melalui Musyawarah Desa melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan Orang Tidak Mampu dari Dinas yang membidangi urusan sosial sebagai keabsahan calon peserta Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
(3)Pendataan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari PPK yang menangani persalinan bayi tersebut.
(4)Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan, korban bencana pasca bencana, dan anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat.
(5)Tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari kepala rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan.
(6)PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f pembuktian keabsahannya dengan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat atau surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 8

(1)Pendataan sasaran kepesertaan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Pendataan.
(2)Pendataan dimulai dari desa/kelurahan lalu disampaikan ke kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi untuk dilaporkan ke Tim Koordinasi Pendataan Kabupaten.
(3)Tim Koordinasi Pendataan Kabupaten mengusulkan penetapan peserta ke Bupati. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
(4)Data peserta yang telah di tetapkan, disusun dan di tempatkan pada database kepesertaan Jaminan Kesehatan Terintegrasi (master file) di Dinas yang membidangi urusan kesehatan Kabupaten;
(5)Data peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan disampaikan ke BPJS kesehatan;
(6)Setiap peserta yang telah diregistrasi akan mendapatkan kartu JKN.
(7)Dinas yang membidangi urusan kesehatan bersama Tim Koordinasi Kabupaten melakukan updating data kepesertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(8)Pendistribusian kartu kepesertaan JKN dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di bawah koordinasi Dinas yang membidangi urusan sosial.

Pasal 9

(1)Tim Koordinasi Pendataan dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2)Tim Koordinasi Pendataan sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Dinas Sosial (sebagai koordinator tim), Bappeda (Sekretaris Tim) dan Dinas Kesehatan, BPS (Badan Pusat Statistik), BPJS Kesehatan, Dinas yang membidangi urusan catatan sipil dan kependudukan masing-masing sebagai anggota.
(3)Tim Koordinasi Pendataan berkewajiban melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon peserta.
(4)Tim Koordinasi Pendataan berhak mengusulkan pembatalan kepesertaan kepada Bupati terhadap peserta Jaminan Kesehatan Daerah Terintgrasi, yang terbukti secara administratif dan faktual tidak memenuhi kriteria penerima bantuan iuran.

Pasal 10

(1)Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi urusan sosial dengan jumlah peserta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
(2)Setiap peserta memperoleh Kartu Identitas Peserta atau Nomor Registrasi Peserta.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…