DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: prinsip dan tujuan kerja sama daerah, subjek dan objek kerja sama daerah, serta ruang lingkup kerja sama daerah. Selain itu, Perda ini juga memuat ketentuan mengenai persetujuan DPRD untuk rencana kerja sama daerah yang membebani Darah dan masyarakat; jangka waktu kerja sama daerah; hasil kerja sama daerah; perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama daerah; berakhirnya kerja sama daerah; pembiayaan; penyelesaian perselisihan; tugas dan kewajiban; pengawasan; dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, diperlukan aturan sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan kerja sama yang akan dilaksanakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); SALINAN www.jdih.bangkaselatankab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelanggara Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Daerah Lain adalah provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Gubernur/Bupati/Walikota di dalam provinsi adalah gubernur/bupati/walikota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Gubernur/Bupati/Walikota Lain adalah gubernur/ bupati/walikota di luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi, atau dengan gubernur/bupati/walikota lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri,yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
11.Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Kepala daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum
12.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi.
13.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
14.Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan- badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri. www.jdih.bangkaselatankab.go.id
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
17.Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan daerah lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
b.mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah; www.jdih.bangkaselatankab.go.id
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
d.mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
g.mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah adalah:

a.Bupati;
b.Gubernur/Bupati/Walikota di dalam Provinsi;
c.Gubernur/Bupati/Walikota lain; dan
d.Pihak Ketiga.

Pasal 5

(1)Objek Kerja Sama Daerah adalah:
1. a.Kerja Sama seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah;
2. b.Kerja Sama penyediaan pelayanan publik.
(2)Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelayanan administratif;
2. b.pelayanan barang; dan/atau
3. c.pelayanan jasa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah yang akan dikerjasamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Kerja Sama Daerah terdiri dari:
1. a.Kerja Sama antar daerah; www.jdih.bangkaselatankab.go.id
2. b.Kerja Sama dengan pihak ketiga; dan
3. c.Kerja Sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
(2)Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

(1)Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan antara :
1. a.Daerah dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. b.Daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. c.Daerah dengan provinsi di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. d.Daerah dengan kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.

Pasal 8

(1)Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Daerah.
(2)Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 9

Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama www.jdih.bangkaselatankab.go.id

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…