DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Asas, serta Maksud dan Tujuan dari Pengelolaan TPI; penyelenggaraan pelelangan ikan; dan kewajiban penyelenggara pelelangan ikan dan penampung ikan. Selain itu, diatur pula mengenai tata cara pelelangan ikan; pendataan sumberdaya ikan, serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Peraturan ini juga mengatur mengenai ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tempat pelelangan ikan adalah merupakan sarana bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan untuk mendapatkan keuntungan usaha;
c.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau dengan sebutan lain yang membidangi urusan perikanan di Kabupaten Bangka Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di Tempat Pelelangan Ikan.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPT TPI adalah pengkoordinir Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas.
8.Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala TPI adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Bangka Selatan.
9.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan.
10.Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
11.Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
12.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan Pelelangan, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13.Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
14.Peserta Pelelangan ikan yang selanjutnya disebut Pedagang Ikan adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
16.Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.
17.Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah pengelolaan tempat Pelelangan ikan termasuk fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.
18.Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
19.Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20.Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Layanan Umum, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengguna fasilitas dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
23.Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, dan produktivitas.

BAB II

PENGELOLAAN TPI

Pasal 2

Pengelolaan TPI berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan diadakannya Pengelolaan TPI adalah :

a.memperlancar Pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan dengan harga yang saling menguntungkan nelayan dan pembeli ikan;
b.mengusahakan stabilitas harga; dan
c.meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Pasal 4

(1)Pengelolaan TPI dan semua fasilitasnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan TPI dan semua fasilitasnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI, dibentuk UPT TPI sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.
(2)UPT TPI dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Kepala UPT TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan kelancaran pekerjaan di masing- masing TPI dan kegiatan lain di lingkungan TPI yang meliputi :
1. a.penimbangan dan pelelangan ikan;
2. b.kelancaran pungutan dan penyetoran hasil pungutan pelelangan ikan;
3. c.pengamanan TPI;
4. d.pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat Pelelangan ikan;
5. e.penyelenggaraan administrasi Pelelangan ikan;
6. f.bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan; dan
7. g.pembuatan laporan mingguan dan bulanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI, Kepala UPT TPI dibantu oleh para Kepala TPI.
(2)Kepala TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.memimpin pelaksanaan Pelelangan ikan di TPI sesuai perundang-undangan yang berlaku;
2. b.melaksanakan pungutan dan penyetoran hasil retribusi Pelelangan ikan;
3. c.membuat laporan mingguan dan bulanan.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI, Dinas dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
(2)Apabila penyelenggaraan Pelelangan ikandikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Ketiga bertanggungjawab terhadap kegiatan :
1. a.penimbangan dan pelelangan ikan;
2. b.kelancaran pungutan dan penyetoran hasil retribusi Pelelangan ikan;
3. c.pengamanan TPI;
4. d.pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat Pelelangan ikan;
5. e.penyelenggaraan administrasi Pelelangan;
6. f.pembuatan laporan mingguan dan bulanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pelelangan ikan dan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Penyelenggara Pelelangan ikan di TPI mempunyai kewajiban untuk :
1. a.menyeleksi penampung ikan atau pedagang ikan atas persyaratan administrasi, kemampuan keuangan dan karakter;
2. b.mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan di TPI;
3. c.melaksanakan pelelangan ikan di TPI;
4. d.melaksanakan stabilitas harga;
5. e.melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil Pelelangan ikan di TPI.
(2)Penyelenggara Pelelangan Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanski administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 9

(1)Penampung ikan yang mengikuti proses pelelangan ikan mempunyai kewajiban untuk :
1. a.menyerahkan deposit sebelum dilaksanakan proses lelang ikan;
2. b.melengkapi administrasi yang ditentukan; dan
3. c.membayar lunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan.
(2)Deposit yang disetor Penampung Ikan menjadi batas maksimal transaksi pembelian ikan oleh Penampung Ikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jenis-jenis administrasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PELELANGAN IKAN

Pasal 10

(1)Semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya harus dijual di TPI.
(2)Nelayan dan Penampung Ikan dapat memilih transaksi Pelelangan ikan secara langsung maupun secara lelang.
(3)Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang tertutup melalui sampel dengan tata cara penawaran meningkat.
(4)Penampung Ikan sebagai penawar harga tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
(5)Penampung Ikan yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai yang diambil dari deposit yang sudah disetor sebelum lelang.
(6)Pelaksanaan lelang terbuka atau lelang tertutup melalui sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan apabila persyaratan peserta lelang terpenuhi.
(7)Persyaratan peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…