DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ruang lingkup, asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal. Selain itu, diatur pula mengenai kebijakan penanaman modal daerah; perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal; kerjasama penanaman modal; izin penanaman modal; bentuk usaha dan kedudukan; bidang usaha dan lokasi; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; serta hak dan kewajiban pemerintah daerah. Perda ini juga mengatur mengenai ketentuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; ketenagakerjaan; pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; laporan kegiatan penanaman modal; peran serta masyarakat; sanksi administatif; penyelesaian sengketa; dan ketentuan peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal;
b.bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan Penanaman Modal di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penanaman Modal di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dam Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6330);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
14.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210 );
15.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
16.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
17.Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 1). DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7.Organisasi Perangkat Daerah, yang membidangi Penanaman Modal selanjutnya disebut OPD yang membidangi penanaman modal adalah OPD yang melaksanakan urusan penanaman modal daerah.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki olehNegara Republik Indonesia, perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha yang berbentukbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
11.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12.Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Penanam Modal Asing (PMA) adalah perseorangan warganegara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modaldi wilayah Negara Republik Indonesia.
14.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
19.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
20.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
22.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
23.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
24.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), yang selanjutnya disingkat OSS, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
25.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
26.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
27.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
28.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
29.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Bangka Selatan.
30.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
31.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
32.Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izinprinsip/persetujuanPenanaman Modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
33.Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketentuan umum;
b.ruanglingkup;
c.asas dan tujuan;
d.kebijakan penanaman modal daerah;
e.perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;
f.kerjasama penanaman modal;
g.izin penanaman modal;
h.bentuk usaha dan kedudukan;
i.bidang usaha dan lokasi;
j.hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
k.hak dan kewajiban pemerintah daerah;
l.pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
m.ketenagakerjaan;
n.pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
o.laporan kegiatan penanaman modal;
p.peran serta masyarakat;
q.sanksi administatif;
r.penyelesaian sengketa;
s.ketentuan peralihan; dan
t.ketentuan penutup.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian; dan
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal di daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan.
(4)Ketentuan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang usaha untuk penanaman modal.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(2)Pembinaan dan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.memfasilitasi kemitraan antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar guna meningkatkan daya saing; dan
2. b.pemberian dorongan, inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupatenmelaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif di dalam negeri maupun luar negeri.
(2)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.

BAB VI

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan daerah lain, badanusahadaerah dan swasta lainnya setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
1. a.perencanaan;
2. b.promosi;
3. c.pengendalian pelaksanaan;
4. d.pengembangan;
5. e.pengelolaan data dan sistem; dan
6. f.kegiatan penanaman modal lainnya.

BAB VII

IZIN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

(1)Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya mengajukanizin penanaman modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)dan/ataukepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangipenanaman modal.
(2)Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
2. b.izin perluasan penanaman modal;
3. c.izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
4. d.izin perubahan penanaman modal;
5. e.izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
6. f.izin penggabungan perusahaan penanaman modal;
7. g.izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
8. h.izin pembukaan kantor cabang;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap penanam modal mendapatkan pelayanan non perizinan berupa:

a.informasi penanaman modal;
b.kemudahan penanaman modal; dan
c.penanganan pengaduan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…