DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan; informasi ketenagakerjaan dan perencanaan tenaga kerja mikro; pelatihan kerja, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi kerja; serta pelayanan penempatan tenaga kerja. Selain itu, Peraturan ini juga mengatur tentang pelayanan produktivitas tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; dan perlindungan kepada pekerja. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pembinaan ketenagakerjaan; pendanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja.

(2)Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dinaksud pada ayat
(1)didasarkan atas PTK Mikro.
(1)Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di dalam hubungan kerja adalah upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, dan upah.
(2)Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di dalam hubungan kerja sebagimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta dengan menetapkan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja yang harus menyerap tenaga kerja.
(3)Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa diversifikasi dan ekstensifikasi usaha.

Pasal 42

(1)Perluasan Kesempatan Kerja di luar hubungan kerja adalah upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja.
(2)Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, dan kelembagaan masyarakat melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan teknologi tepat guna.
(3)Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola:
1. a.pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
2. b.penerapan teknologi tepat guna;
3. c.pembentukan wirausaha baru;
4. d.perluasan kerja sistem padat karya;
5. e.alih profesi;
6. f.pendayagunaan tenaga kerja sukarela; dan/atau
7. g.pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
(4)Pelaksanaan pola sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dibarengi dengan pemberian fasilitas dalam bentuk:
1. a.permodalan;
2. b.penjaminan;
3. c.pendampingan;
4. d.pelatihan;
5. e.konsultasi;
6. f.bimbingan teknis; dan/atau
7. g.penyediaan data dan informasi.

Pasal 43

Dalam rangka memberikan fasilitas permodalan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a dan b,Bupati dapat mendorong lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta dunia usaha untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat berupa kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit yang dapat menciptakan dan mengembangkan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 44

(1)Dalam rangka memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 45,Bupati dapat membentuk forum koordinasi.
(2)Pembentukan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang terdiri dari:
1. a.unsur Pemerintah Kabupaten berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan, bidang penanaman modal, dan bidang perdagangan; dan
2. b.unsur masyarakat berasal dari perwakilan asosiasi pengusaha di Kabupaten.
(3)Pembentukan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERLINDUNGAN

Pasal 45

Setiap Pekerja/Buruh memiliki hak atas Perlindungan Ketenagakerjaan yang meliputi:

a.perlindungan di tempat kerja;
b.fasilitas di tempat kerja;
c.perlindungan dalam pengupahan;
d.perlindungan dalam Hubungan Industrial;
e.perlindungan dalam hubungan kerja; dan
f.perlindungan dalam Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten.

Pasal 46

(1)Setiap pekerja berhak mendapatkan Perlindungan di tempat Kerja yang terdiri atas:
1. a.keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.lingkungan kerja;
3. c.moral dan kesusilaan; dan
4. d.perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2)Setiap perusahaan wajib melaksanakan Perlindungan di Tempat Kerjabagi Pekerja/Buruhyang terdiriatas:
1. a.norma keselamatan kerja;
2. b.norma kesehatan kerja dan higiene perusahaan;
3. c.norma Pekerja anak dan perempuan; dan
4. d.norma jaminan sosial pekerja.

Pasal 47

Dalam rangka pelaksanaan norma keselamatan kerjakesehatan kerja dan higiene perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat

(2)huruf a dan huruf b, Perusahaan memiliki kewajiban untuk:
1. a.menyediakan antar jemput dari akses jalan raya terdekat dengan tempat tinggal hingga ke perusahaan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada pada malam hari;
2. b.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, yang dibuktikan dengan sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
3. c.memiliki pekerja di bagian personalia yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan;
4. d.memiliki paling sedikit 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum;
5. e.menyediakan alat pelindung diri sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) secara cuma-Cuma; dan
6. f.melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi setiap pekerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 48

(1)Dalam rangka pelaksanaan norma Pekerja anak dan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, Perusahaan dilarang untuk:
1. a.mempekerjakan anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun;
2. b.mempekerjakan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya, tidak sehat atau buruk untuk moral mereka;
3. c.mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya bila bekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00; dan
4. d.mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari di saat masa menyusui sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
(2)Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. a.hanya untuk anak yang berumur dari 13 (tiga belas) tahun, sepanjang tidak mengganggu program sekolah dan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak;
2. b.hanya untuk jenis pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;
3. c.mendapatkan izin dari orang tua atau wali, setelah Perusahaan memeriksa kondisi kerja, jumlah jam, dan jenis kinerja;
4. d.waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam;
5. e.perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
6. f.adanya hubungan kerja yang jelas; dan
7. g.menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

(1)Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
(2)Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengawasan terhadap kewajiban hukum oleh Perusahaan;
2. b.inventarisasi Perusahaan yang tidak/belum berizin; dan
3. c.pembinaan terhadap Perusahaan yang diindikasi mempekerjakan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

Pasal 50

(1)Dalam rangka pelaksanaan norma jaminan sosial pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, setiap Pekerja/Buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial, yang meliputi jaminan kesehatan dan Ketenagakerjaan.
(2)Perusahaan wajib mendaftarkan semua Pekerja/Buruh sebagai peserta jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasal 51

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dalam hubungan kerja meliputi waktu tertentu dan waktu tidak tertentu serta diluar jam kerja.

Pasal 52

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepesertaan Pekerja/Buruh pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang meliputi sosialisasi dan penegakan hukum pelaksaanaan kepesertaan Pekerja/Buruh pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(2)Dalam pelaksanaan kepesertaan Tenaga KerjaLuar Hubungan Kerja (TKLHK) yang berada dalam suatu komunitas dan/atau pekerja perorangan, Pemerintah Daerah dapat membantu stimulan iuran kepesertaan.
(3)Pemerintah Daerah bersama sama dengan Pemerintah Daerah yang membidangi usaha kecil dan menengah dan pemberdayaan masyarakat menginventarisasi pelaku usaha yang mempekerjakan Tenaga KerjaLuar Hubungan Kerja (TKLHK) yang berada dalam suatu komunitas dan/atau pekerja perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Tata cara pemberian stimulan iuran kepesertaan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…