DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum; perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Pelaksanaan TIK; Pemanfaatan TIK; Pengelolaan domain; serta pengelolaan email. Selain itu, diatur pula mengenai portal dan situs web; kemitraan serta peran serta masyarakat dan dunia usaha. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; pembiayaan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu unsur penunjang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan adanya pedoman;
c.bahwa terkait penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sampai saat ini belum diatur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E , Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4-259/2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3.Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu.
4.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
5.Pengelolaan TIK adalah kerangka kerja yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TIK.
6.Investasi TIK adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan TIK.
7.Bisnis TIK merupakan serangkaian kegiatan teknis dan non-teknis terkait dengan TIK.
8.Peta Jalan (roadmap) adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
9.Rencana Induk untuk TIK yang selanjutnya disingkat RITIK adalah dokumen perencanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan TIK.
10.Teknologi, Telekomunikasi, Media, dan Informatika yang selanjutnya disingkat Telematika adalah sinergi teknologi telekomunikasi dan informatika untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem digital.
11.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keaslian (authentication), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), dan kenirsangkalan (nonrepudiation) Informasi.
12.Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
13.Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
14.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) yang selanjutnya disingkat SPBE adalah pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
15.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16.Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.
17.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
18.Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
19.Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
20.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
21.Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
22.Wali data adalah perangkat daerah yang bertugas mengumpulkan dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data di lingkup Instansi Pemerintah.
23.Produsen Data adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
24.Domain adalah alamat pada internet penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka Selatan, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
25.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
26.Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
27.Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
28.Surat Elektronik yang selanjutnya disebut e-mail adalah surat elektronik resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang digunakan sebagai sarana dalam mengirim dokumen yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan domain @bangkaselatankab.go.id.
29.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
30.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
31.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
32.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
33.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
34.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.
35.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
36.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
37.Dinas Komunikasi Dan Informatika yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
38.Kepala Penyelenggara adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Pasal 2

Pengelolaan TIK berasaskan :

a.kejujuran;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.efisien;
e.sinergis;
f.manfaat;
g.produktifitas;
h.validitas; dan
i.integrasi.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola TIK.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan:
1. a.mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan TIK;
2. b.mewujudkan pemerintahan berbasis data yang integratif dan kolaboratif;
3. c.meningkatkan pelayanan publik;
4. d.mewujudkan keselarasan pengelolaan TIK antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat;
5. e.memastikan implementasi TIK berjalan dengan baik, terkendali, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan TIK;
b.pelaksanaan TIK;
c.pemanfaatan TIK;
d.pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan TIK; dan
e.kemitraan Serta Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB II

PERENCANAAN TIK

Pasal 5

(1)Penyelenggara mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan TIK.
(2)Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RITIK paling lama 5 (lima) tahun.
(3)RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.visi misi TIK;
2. b.sasaran dan target pengembangan TIK;
3. c.kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
4. d.arsitektur TIK;
5. e.proses kerja di masing-masing PD;
6. f.data dan layanan informasi PD;
7. g.rencana integrasi data dan layanan;
8. h.rencana pengembangan TIK;
9. i.strategi implementasi pengembangan TIK;
10. j.roadmap implementasi TIK di Pemerintah Daerah; dan
11. k.cetak biru teknis.
(4)RITIK dapat direviu secara berkala dan/atau sewaktu waktu.
(5)Reviu secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
(6)Reviu RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(7)RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh setiap PD.
(8)RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Reviu RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan pertimbangan:

a.perkembangan teknologi;
b.perubahan PD;
c.penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TIK;
d.perubahan kebijakan strategi nasional terkait TIK;
e.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan/atau Menengah Daerah;
f.hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada RITIK mengalami perbedaan secara signifikan; dan
g.terjadinya keadaan luar biasa (force majeure).

BAB III

PELAKSANAAN TIK

Pasal 7

(1)Pelaksanaan TIK meliputi:
1. a.pelaksanaan investasi TIK;
2. b.pelaksanaan pengelolaan aset TIK;
3. c.pelaksanaan layanan TIK;
4. d.pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
5. e.pelaksanaan statistik sektoral; dan
6. f.pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK.
(2)Dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan penyelenggara.

Pasal 8

(1)PD melaksanakan investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:
1. a.capaian program;
2. b.kebutuhan program;
3. c.keluaran program;
4. d.nilai investasi; dan
5. e.kerangka acuan kerja.
(2)Dalam melakukan pelaksanaan investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD melakukan:
1. a.analisis kebutuhan;
2. b.analisis biaya; dan
3. c.analisis manfaat dari belanja TIK yang direncanakan.
(3)Berdasarkan pertimbangan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PD mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK kepada Penyelenggara.
(4)Penyelenggara menganalisis permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK dengan mengacu pada RITIK.
(5)Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penyelenggara:
1. a.menerbitkan rekomendasi; atau
2. b.menolak permohonan.
(6)Dalam hal permohonan rekomendasi disetujui, PD mencantumkan pelaksanaan investasi TIK yang berupa daftar kebutuhan investasi dalam rencana kerja anggaran.
(7)Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, PD melakukan penyesuaian atas pelaksanaan investasi TIK dalam rencana kerja anggaran sesuai saran Penyelenggara.

Pasal 9

(1)Pemerintah Desa dalam pelaksanaan investasi TIK berkoordinasi dengan penyelenggara dan PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) agar terjadi keselarasan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)PD melaksanakan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi pengelolaan:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.data dan informasi;
3. c.aplikasi; dan
4. d.infrastruktur.
(2)Pelaksanaan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…