DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksanaan pendidikan antikorupsi, kewajiban pemerintah daerah, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kerjasama, penghargaan, pendanaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menanamkan pendidikan karakter secara terpadu bagi peserta didik di daerah, perlu dilaksanakan program pendidikan antikorupsi sejak dini;
c.bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya antikorupsi diperlukan tata kelola pendidikan yang bersih pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
8.Implementasi adalah Penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
9.Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
10.Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi.
11.Anti Korupsi adalah sikap menentang terhadap adanya korupsi. perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan). keuangan negara atau perekonomian negara.
12.Pendidikan anti korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.
13.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
14.Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang menengah pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
15.Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
19.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
21.Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
22.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
23.Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan 3 masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
24.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi;
b.Kewajiban Pemerintah Daerah;
c.Koordinasi;
d.Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
e.Kerjasama;
f.Penghargaan; dan
g.Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 3

Pelaksanaan Pendidikan antikorupsi dilakukan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Pendidikan Antikorupsi di Daerah diwujudkan melalui Penanaman dan Penguatan Pendidikan Karakter dan budaya antikorupsi dalam pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik.
(2)Pendidikan Antikorupsi melalui Penanaman dan Penguatan Pendidikan Karakter dan budaya antikorupsi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Satuan Pendidikan Formal, yaitu:
1. a.Pendidikan Anak Usia Dini;
2. b.Pendidikan Sekolah Dasar; dan
3. c.Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
(3)Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Non Formal dapat dilakukan melalui kerja sama.
(4)Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
2. b.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pasal 5

(1)Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila meliputi :
1. a.kejujuran;
2. b.tanggung jawab;
3. c.kesederhanaan;
4. d.kepedulian;
5. e.kemandirian;
6. f.disiplin;
7. g.keadilan;
8. h.kerja keras; dan
9. i.keberanian.
(2)Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi melalui penanaman dan PPK dan budaya antikorupsi di Daerah dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut :
1. a.berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
2. b.keteladanan dalam penerapan Pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan Pendidikan; dan
3. c.berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Daerah dilakukan melalui manajemen berbasis sekolah yang meliputi kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler secara kreatif dan terpadu.
(2)Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 7

(1)Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah berperan sebagai :
1. a.inovator;
2. b.motivator; dan
3. c.kolaborator.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guru berperan antara lain sebagai :
1. a.penghubung sumber belajar;
2. b.pelindung;
3. c.fasilitator; dan
4. d.katalisator.
(5)Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Peran Komite Sekolah dalam membantu kepala satuan pendidikan dan guru merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Daerah dilaksanakan dengan pendekatan berbasis :

a.kelas;
b.budaya sekolah; dan
c.masyarakat.

Pasal 9

(1)Pendekatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi berbasis kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan:
1. a.mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budaya antikorupsi dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum; dan
2. b.merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter Peserta Didik.
(2)Pendekatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan :
1. a.menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama, karakter dan budaya antikorupsi dalam keseharian sekolah;
2. b.memberikan keteladanan antar warga sekolah;
3. c.melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan di sekolah;
4. d.membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
5. e.mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
6. f.memberi ruang yang luas kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
7. g.khusus bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan dasar atau Satuan Pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama.
(3)Pendekatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan :
1. a.memperkuat peran orang tua sebagai pemangku kepentingan utama Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat;
2. b.melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat;dan
3. c.menyinergikan Implementasi nilai-nilai karakter dan budaya anti korupsi dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal di Daerah dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat Pendidikan yang meliputi :
1. a.sekolah formal;
2. b.keluarga; dan
3. c.masyarakat.
(2)Pengoptimalan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada:
1. a.Pendidikan Anak Usia Dini melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
2. b.Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama melalui Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.
(3)Pengoptimalan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah dan lingkungan masyarakat.
(4)Pengoptimalan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…