DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015, yaitu ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf n dihapus dan ayat (4) diubah; dan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, serta ayat (3) dan ayat (4) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan dalamPasal 19 ayat (2) huruf dijelaskan bahwa seorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ( huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Kewenangan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik BUPATI BANGKA SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PELANTIKAN, KEWENANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA , . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR Lt TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,PENGANGKATAN, BUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ASU - l y

2.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Kewenangan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e dihapus, sehinggga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAl{ILAN RAKYATDAERAH KABUPATENBANGKASELATAN dan BUPATIBANGKASELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBANGKASELATANNOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANGTATACARA PEMILIHAN,PENGANGKATAN, PELANTIKAN, KEWENANGANDAN PEMBERHENTIANKEPALADESA.
10.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Sadan Pennusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pernilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Kewenangan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 1); r

Pasal 17

(1)Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
1. a.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Seti.a kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan ijazah;
4. d.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
5. e.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.berkelakuan . baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. h.membuat surat pernyataan bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya; . Tahapan persiapan sebagaimana ctimaksud dalarn Pasal 5 huruf a terdiri atas kegiatan :
9. a.Pemberitahuan Badan Pennusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
10. b.Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
11. c.Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dlsampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Han setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
12. d.dihapus. e.. dihapus.
  1. 2.Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf n dihapus, ayat (4) diubah, sehinggga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(3)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(4)Bagi Calon yang berasal dari BPD, selain harus mernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberhentikan sebagai anggota BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
(5)Bagi Calon yang berasal dari Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), juga harus mengajukan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(6)Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(7)Bagi Calon yang berasal dari PNS, TNI dan POLRIselain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang menge1uarkan izin

1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

k.membuat visi dan misi Kepala Desa
1. 1.belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
n.dihapus.

(2)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. A .. , suara;
1. d.honorarium panitia;
2. e.makan minum;
3. f.rapat dan keamanan;
4. g.dokumentasi;
5. h.seleksi akademis:
(1)dihapus.
(2)dihapus.
(3)Kepala Desa bersama BPD roenetapkan rancangan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Desa tentang APBDes.
(4)Sumber biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berasal dari Bantuan APBDKabupaten.
(5)Biaya Pemilihan dipergunakan untuk :
1. a.administrasi (pengumuman, surat Undangan, Surat Suara, Tanda gambar calon dan alat tulis serta perlengkapan lainnya yang sejenis);
2. b.pendaftaran pemilih;
3. c.pembuatan bilik / kamar tempat pemilihan dan kotak

Pasal 80

. Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

(9)Dalam hal PNS, TNI / POLRIsebagaimana dimaksud pada ayat (7) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI / POLRI.
(10)Bagi Kepala Desa terpilih dan sudah dilantik sebagai Kepala Desa, dalam hal akan roelamar pekerjaan lain termasuk PNS / TNI / POLRI wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati. (11} Dalam hal Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat ( 10), dikenakan sanksi tindakan hukuman disiplin dari Bupati.

3.Ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehinggga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

(8)Bagi Calon yang terpilih dan telah diangkat menjadi Kepala NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (6.4/2017). LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4 Diundangkan di Toboali pada tanggal r; Juni 2017 SEKRETARISDAERAH KABUPATEN ~ SELATAN, SUWANDI r JUSTIAR NOER f Ditetapkan di Toboali pada tanggal c; J uni 2017 JBUPATI BANGKA SELATAN, Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 17

Pasal 6

Pasal 80

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 17

Pasal 6

Pasal 80

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016