DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan yang diubah, yaitu ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah dan setelah angka 24 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 25 dan angka 26; Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 36 diubah; Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, dan Pasal 36E; Ketentuan Pasal 37 diubah; Pasal 38 dihapus; Pasal 39 dihapus; Ketentuan Pasal 71 diubah; dan Pasal 72 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2 /2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah dan setelah angka 24 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 25 dan angka 26, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5.Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
6.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan.
7.Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
8.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9.Penguasaan tanah adalah hubungan hukum konkrit antara orang atau Badan Hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak dengan tanah tertentu sebagai objek.
10.Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
11.Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
12.Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
13.Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
14.Usaha lainnya adalah usaha berbasis perkebunan yang bersifat ekonomis produktif maupun yang bersifat non ekonomis produktif yang mendukung dan terkait langsung dengan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri perkebunan.
15.Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
16.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
17.Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
18.Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
19.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
20.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil usaha perkebunan.
21.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
22.Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
23.Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
25.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
26.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Untuk keperluan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) dalam bentuk keputusan pemberian Izin Lokasi. Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin/persetujuan/pendaftaran atau yang serupa itu dari pejabat yang berwenang di bidang penanaman modal.
(2)Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Izin Lokasi berlaku efektif.
(3)Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
(4)Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka:
1. a.Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi; dan
2. b.Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang apabila jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
(5)Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (4) huruf a, maka:
1. a.tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
2. b.perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
(6)Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pelaku Usaha wajib menggunakan atau memanfaatkan tanah sesuai tujuan kegiatan usahanya.
(7)Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan pemanfaatan dan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Pelaku Usaha wajib mengalihkan tanah yang diperoleh kepada pihak lain yang memenuhi syarat paling lama 1 (satu) tahun.

3.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus memenuhi sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
(2)Ketentuan mengenai penghitungan bahan baku yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, dan Pasal 36E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1)Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat diperoleh dari hak milik atas tanah pekebun, hak guna usaha, dan/atau hak pakai.
(2)Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam IUP-P.

Pasal 36B

(1)Kebun yang diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (1) dapat dilakukan dengan sewa atau sesuai dengan kesepakatan antara Pekebun dan perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan.
(2)Kebun yang diperoleh dari hak guna usaha dan/atau hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 36C

(1)Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dilakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sendiri oleh perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan.
(2)Kegiatan Usaha Budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
(3)Dalam hal kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah terbangun, perusahaan industri pengolahan hasil perkebunan melanjutkan pemeliharaan tanaman sesuai dengan baku teknis.

Pasal 36D

(1)Kebun yang diusahakan sendiri yang diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) tahun dan dibuat perjanjian tertulis dengan bermaterai cukup.
(2)Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan tidak diperpanjang, IUP-P perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36E

Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berasal dari kebun masyarakat dan/atau Perusahaan Pekebunan lain yang belum melakukan ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

5.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E, dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun.
(2)Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cukup sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Isi perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

6.Pasal 38 dihapus.
7.Pasal 39 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUP- P, perusahaan industri pengolahan hasil perkebunan harus telah mengusahakan kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(2)Dalam hal Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
(3)Perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mengusahakan kebun sendiri.
(4)Apabila peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang atau pemilik untuk dibatalkan.

9.Pasal 72 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Ditetapkan di Toboali pada tanggal 20 Januari 2021 BUPATI BANGKA SELATAN, JUSTIAR NOER Diundangkan di Toboali pada tanggal 20 Januari 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, ACHMAD ANSYORI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :(6. /2021) LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH BANGKA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN ................. Pada hari ini............. tanggal.......... tahun............ bertempat di........................, kami yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Alamat : .......................................................... Bertindak untuk dan atas nama PT. ................. yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. N a m a : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Alamat : .......................................................... Bertindak untuk dan atas nama ............ (koperasi perkebunan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…