DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang klasifikasi izin usaha industri, kewenangan pemberian izin usaha industri, serta tata cara pemberian izin usaha industri. Selain itu, dalam Perda ini juga diatur mengenai Izin Perluasan, serta pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industry. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sektor industri merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat perlu dikelola dengan efisien dan dikembangkan guna kelancaran pelayanan perizinan terhadap masyarakat pelaku industri serta pengawasan dan penertibannya;
c.bahwa dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum mewujudkan kelancaran dan tertib administrasi pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bangka Selatan, maka perlu ditetapkan ketentuan tentang izin usaha industri;
d.bahwa Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Industri tidak relevan dengan perubahan paradigma izin usaha industri sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelanggaraan pemerintah daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
7.Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
8.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9.Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
10.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
12.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
13.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada pelaku industri dengan penetapan jumlah tenaga kerja dan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
14.Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
15.Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
16.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UPL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II

KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

(1)Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
(2)Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk :
1. a.menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan / atau
2. b.menyediakan jasa industri.
(3)Kegiatan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Industri Kecil;
2. b.Industri Menengah;
(4)Industri kecil, dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 3

(1)Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
(2)Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 4

(1)Bupati berwenang memberikan IUI kecil dan IUI menengah.
(2)Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 5

(1)IUI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.IUI kecil untuk Industri kecil;
2. b.IUI menengah untuk Industri menengah;
(2)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.identitas perusahaan;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.jumlah tenaga kerja;
4. d.nilai investasi;
5. e.luas lahan lokasi industri;
6. f.kelompok industri sesuai dengan KBLI;
7. g.kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.
(3)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu.

Pasal 6

(1)IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
(3)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan :
1. a.daerah belum memiliki Kawasan Industri;
2. b.telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
3. c.termasuk klasifikasi Industri Kecil dan Industri Menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
4. d.industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
(4)Perusahaan industri yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 7

(1)Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI kemudian melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasinya yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri harus mengganti IUI yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 8

(1)IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan IUI yang dimiliki.
(2)Perusahaan industri yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
(3)Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha industri, IUI yang dimiliki perusahaan industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku , dan/atau hasil produksi dengan ketentuan :

a.tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan / atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha industri; dan
b.tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 10

(1)IUI Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada industri kecil yang seluruh modal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
(2)permohonan IUI Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :
1. a.fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. c.fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…