DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum; asas, maksud, dan tujuan pencegahan dan penanggulan stunting; serta sasaran percepatan penurunan stunting. Selain itu, diatur pula mengenai pendekatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting; penelitian dan pengembangan; dan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan stunting; penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; peran serta masyarakat; pencatatan dan pelaporan; penghargaan; pendanaan; serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kejadian Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama pada balita yang masih banyak terjadi di Kabupaten Bangka Selatan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yaitu Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100); 10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentan Pusat Kesehatan Masyarakat; 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Antropometri Anak; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan.
7.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.
8.Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
9.Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
10.Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
11.Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas Pencegahan dan Penanggulangan Stunting adalah:

a.bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
b.penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
c.transparansi, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan secara terbuka;
d.peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
e.akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

a.perbaikan pola konsumsi makanan;
b.perbaikan perilaku sadar gizi;
c.peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
d.peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

(1)Sasaran Percepatan Penurunan Stunting, meliputi:
1. a.sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
2. b.sasaran untuk intervensi gizi sensitif;
(2)Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.ibu hamil;
2. b.ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
3. c.ibu menyusui dan anak usia 6-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga bulan).
(3)Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, yaitu masyarakat umum.

BAB IV

PENDEKATAN

Pasal 6

(1)Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
(2)Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, masyarakat dan keluarga.
(3)Indikator kemandirian keluarga meliputi:
1. a.Kesadaran keluarga terhadap kesehatan dan gizi; dan
2. b.Pemanfaatan keluarga terhadap pelayanan kesehatan.

Pasal 7

(1)Dalam upaya mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
(2)Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
(3)Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan aktivitas fisik;
2. b.peningkatan perilaku hidup sehat;
3. c.penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. d.peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. e.peningkatan kualitas lingkungan; dan
6. f.peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 8

(1)Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
(3)Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. a.penandatangan pakta integritas oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
2. b.komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
3. c.kampanye di berbagai media; dan
4. d.pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 9

(1)Dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi;
(2)Penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
1. a.tingginya angka kejadian stunting;
2. b.perlunya efisiensi sumber daya;
3. c.lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
4. d.pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
5. e.dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB V

EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Pasal 10

(1)Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
(2)Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengertian gizi;
2. b.masalah gizi;
3. c.faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan d.praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
(3)Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…