DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang ketentuan RPJP dan pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur;
b.bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien, konsisten dan berkelanjutan perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); - r 1 r r N h. 0no + t Pe b td. Unang-unaang Pornor o i a 'u n z u tenang 'em en uan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perbangunan Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Noror 6 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. BABI KETENTUAN UMUM yang memimpin yang menjadi Bupati Bangka pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah Otonom Bupati adalah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Selatan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun berpedoran pada RPJP Nasional.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RJPM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPM Nasional.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemnanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
8.Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bangka Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdiri pada tanggal 27 Januari 2003 dan kemudian disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pusat Pemerintahan di Toboali. Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan tidak semata-mata karena kebutuhan pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi juga karena keinginan masyarakat didalamnya, serta upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 2

( 1 ) RPJP Daerah Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW.

(2)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi, dan program Kepala Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Analisis permasalahan dan isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Bab ini memuat berbagai isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah yang dirinci berdasarkan aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah. Selanjutnya hasil identifikasi permasalahan setiap aspek menjadi salah satu masukan dalam menentukan isu strategis daerah dengan tetap memperhatikan perkembangan isu global, nasional maupun lokal.

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 6 (enam) bab yaitu:

a.pendahuluan;
b.gambaran umum kondisi daerah;
c.permasalahan dan isu strategis;
d.visi dan misi daerah;
e.arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
f.penutup. •

Pasal 4

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJP Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH Visi dan misi merupakan refleksi dari gambaran cita-cita bersama pemerintah daerah dan masyarakat terkait kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana hakikatnya pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya maka visi dan misi pembangunan daerah pun harus menyentuh pada semua aspek untuk mewujudkan hakikat dari pembangunan tersebut. Melalui pendekatan pembangunan transformatif diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, peningkatan perekonomian masyarakat dan tentunya peningkatan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Pasal 6

( 1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJP Daerah.

(2)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RPJP Daerah dengan RPJP Nasional, RTRW dan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(3)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. ; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Ditetapkan di Toboali 3 Oktober 2024 Diundangkan di Toboali pada tanggal 31Oktober 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH t&EN v«GA SELATAN, {%. ,s ; ' '.{ 2 \,; f ·i '\, 8t '? : . " G A 3 ' ' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:(7.57/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pemerintah dan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dengan mengarah pada pencapaian pembangunan nasional. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. RPJP Daerah Kabupaten Bangka Selatan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Selatan. Peraturan Daerah ini memuat visi bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bangka Selatan dalam jangka panjang pembangunan Daerah, yaitu "Bangka Selatan gerbang ekonomi Bangka Belitung yang berdaya saing dan berkelanjutan 2045". Selanjutnya visi terse but dijabarkan dalam misi, arah dan strategi pembangunan yang terurai dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian tak terpisahkan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…