DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang asas, arah kebijakan, dan tujuan penanggulangan kemiskinan, hak dan kewajiban warga miskin, serta kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, dan pengusaha. Selain itu, Perda ini juga mengatur tentang tahapan penanggulangan kemiskinan, prioritas penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, serta peran serta masyarakat. Perda ini juga memuat ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
c.bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); ASLI
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
7.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
9.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Bangka Selatan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bangka Selatan.
10.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Bangka Selatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Selatan.
14.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas :

a.partisipatif;
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.keadilan; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
b.memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
d.memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin; dan
e.menurunkan jumlah warga miskin.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

a.terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan pendidikan;
d.pekerjaan dan berusaha;
e.terpenuhinya kebutuhan perumahan;
f.terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
g.mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
h.mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

a.mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
b.mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
c.berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban :
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
2. b.menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimilliki Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
(4)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:

a.turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB IV

TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
(2)Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.identifikasi;
2. b.penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
3. c.pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…