DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Maksud dan tujuan penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; 2. Program penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga meliputi pengelolaan data penduduk dan keluarga, advokasi dan KIE, pelayanan kepesertaan KB, PUP, sarana dan prasarana program perkembangan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga, kemitraan KB, pembangunan keluarga, dan mobilitas penduduk; 3. Penguatan kelembangaan yang meliputi kelembagaan pengelolaan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga, serta pemberdayaan pengelola program melului pendidikan dan pelatihan, orientasi, seminar, desiminasi, diskusi, dan pembinaan. Tata cara pemberdayaan pengelola program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pencatatan dan pelaporan; 6. Pembinaan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga; 7. Pembiayaan penyelenggaraan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara proporsional sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5.Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
6.Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
7.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
8.Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 3
9.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkebangsaan dan hidup layak.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.
11.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12.Remaja adalah penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah.
13.Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang mencapai umur 55 (lima puluh lima) tahun, tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidup sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain.
14.Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan masih haid atau istri sudah berusia 50 tahun tetapi masih haid.
15.Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita yang sudah dan masih haid berusia antara umur 15-49 tahun.
16.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
17.Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan kontrasepsi.
18.Kontrasepsi adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dengan sperma.
19.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
20.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
21.Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. 4
22.Advokasi adalah suatu bentuk usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi persuasif.
23.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.
24.Pengolahan Data adalah serangkaian kegiatan mengolah data menjadi informasi yang disajikan dalam bentuk tekstual, tabular, dan grafis agar mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual maupun komputerisasi.
25.Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
26.Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologinya seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan.
27.Keluarga Sejahtera II adalah keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
28.Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita.
29.Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja.
30.Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia dalam peningkatan kualitas hidup lansia.
31.Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah wadah bagi keluarga peserta KB khususnya keluarga pra sejahtera, keluarga prasejahtera I yang saling berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.
32.Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PIK R/M adalah wadah kegiatan yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja dan mahasiswa dalam memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi.
33.Sistem Informasi Keluarga Sejahtera adalah suatu sistem yang dibangun tentang Kependudukan dan Keluarga yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.
34.Pendewasaan Usia Perkawinan yang selanjutnya disingkat PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan mengenai penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:
1. a.mengendalikan kuantitas penduduk;
2. b.meningkatkan kualitas keluarga;
3. c.meningkatkan kualitas data dan informasi program KB; dan
4. d.meningkatkan efektivitas sosialisasi, advokasi, dan koordinasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BAB III

PROGRAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 4

(1)Program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.
(2)Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terdiri atas:
1. a.pengelolaan data penduduk dan keluarga;
2. b.advokasi dan KIE;
3. c.pelayanan kepesertaan KB;
4. d.PUP;
5. e.sarana dan prasarana program perkembangan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga;
6. f.kemitraan KB;
7. g.pembangunan keluarga; dan
8. h.mobilitas penduduk. 6

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam bentuk rencana strategis.
(2)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah.
(3)Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilakukan berdasarkan ketersediaan data yang relevan, akurat, lengkap, dan valid.

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan program KB, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data dan informasi keluarga.
(2)Pemerintah Daerah menyajikan, mendokumentasikan, menyebarluaskan serta mengendalikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data kependudukan, keluarga, anak, WUS, PUS, data tahapan keluarga sejahtera dan data catatan individu, serta data lainnya yang memiliki karakteristik kependudukan.
(4)Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan disajikan dengan kondisi yang bermutu dan berkualitas.
(5)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan:
1. a.pemutakhiran dan validasi data dilakukan secara rutin;
2. b.pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui survei, sensus, pendataan keluarga, dan sampling pada kondisi tertentu saat diperlukan; dan
3. c.sistem pencatatan pelaporan rutin.
(6)Pemerintah Daerah melakukan pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian pada data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 7
(7)Pemerintah Daerah menyediakan, mengembangkan, sekaligus memelihara infrastruktur teknologi informasi dalam pengolahan data dan informasi keluarga dalam bentuk sistem informasi tentang Keluarga Sejahtera.
(8)Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk:
1. a.pengelolaan situs Sistem Informasi Keluarga Sejahtera;
2. b.pembangunan dan pengembangan situs aplikasi;
3. c.pengelolaan bank data;
4. d.penyebarluasan informasi; dan
5. e.dokumentasi.

Pasal 7

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan advokasi dan KIE kepada seluruh komponen perencana, pelaksana pembangunan keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan swasta.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan advokasi dan KIE dengan menetapkan perkiraan sasaran dan penyerasian kriteria advokasi dan KIE di Daerah.
(3)Penetapan perkiraan sasaran advokasi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan:
1. a.sasaran personal dan masyarakat.
2. b.sasaran kelembagaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi seni dan budaya, organisasi pemuda dan wanita;
3. c.sasaran pemangku dan pelaksana kebijakan; dan
4. d.sasaran pemangku kepentingan lainnya.
(4)Advokasi pada program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penguatan komitmen;
2. b.revitalisasi institusi;
3. c.penguatan jejaring advokasi; dan
4. d.membangun hubungan/kerjasama.
(5)KIE pada program Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.komunikasi personal;
2. b.komunikasi kelompok; dan/atau
3. c.komunikasi massa. 8

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kepesertaan KB yang dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang KB.
(2)Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelayanan kepesertaan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II tanpa dipungut biaya.
(3)Pelayanan kepesertaan KB dilaksanakan berdasarkan prinsip terjangkau, berkualitas, merata, dan tidak diskriminatif.
(4)Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), terdiri atas:
1. a.penundaan anak pertama;
2. b.pengaturan kehamilan;
3. c.perlindungan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
4. d.pap smear dan tes kehamilan;
5. e.penyediaan dan pemasangan alat dan obat kontrasepsi;
6. f.peningkatan peran serta KB pria; dan
7. g.pengayoman komplikasi dan kegagalan.
(5)Pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)PUP diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
(2)Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usia ideal bagi seorang laki-laki dan wanita untuk bereproduksi yaitu minimal usia 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki dan usia 20 (dua puluh) tahun untuk wanita.
(3)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelayanan:
1. a.kesehatan reproduksi remaja;
2. b.hak-hak reproduksi;
3. c.peningkatan keahlian dan keterampilan; dan
4. d.penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. 9
(4)Pelaksanaan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dengan instansi terkait.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.
(2)Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.mengatur pengadaan dan penyebaran sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata; dan
2. b.melaksanakan pendistribusian dan pengadaan sarana dan prasarana berupa alat, obat dan alat kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga antara lain:
1. a.alat dan obat kontrasepsi; dan
2. b.obat pendukung lainnya.
(4)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 11

Untuk terwujudnya penyelenggaraan KB, Pemerintah Daerah membangun kemitraan dalam bentuk:

a.pengelolaan program melalui pembentukan, pengembangan, penguatan dan pemanfaatan gugus tugas program KB tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan rukun warga; 10
b.pengintegrasian program melalui penyatuan beberapa program pembangunan keluarga dalam satu kegiatan; dan
c.pemberdayaan dan penggerakan pemangku kepentingan bersama mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan KB.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah, melalui:
1. a.penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. b.penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. c.penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
4. d.pembinaan pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
(2)Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.BKB;
2. b.BKR;
3. c.BKL;
4. d.UPPKS; dan
5. e.PIK R/M.
(3)Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bekerjasama dengan satuan kerja dan instansi terkait.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan program Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…