Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengemban mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, memastikan pelayanan publik yang efektif, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini bertanggung jawab langsung dalam implementasi kebijakan nasional dan daerah, serta pengelolaan sumber daya lokal demi kepentingan warganya. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah dan kebijakan, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan daerah. Berbagai inisiatif ini bertujuan mencapai visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah, dengan fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan, pengembangan potensi daerah, dan kualitas layanan publik.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengemban mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini esensial untuk memastikan pelayanan publik yang efektif, pembangunan daerah berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Ini meliputi penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga perencanaan serta pelaksanaan program-program strategis daerah.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan, pengembangan potensi daerah, peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Intervensi ini dirancang untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang komprehensif.
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah, seperti ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Kontribusi ini memastikan sinergi antara agenda pembangunan lokal dan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk berbagai layanan penting, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan dan pendidikan, pengaduan masyarakat, serta pembayaran pajak daerah. Ini menegaskan peran vital pemerintah daerah dalam kehidupan sehari-hari warganya.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mandat yang luas, ruang lingkup komprehensif, dan program-program strategis. Keberadaan portal resmi menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan aksesibilitas informasi bagi publik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2018
Ketentuan Umum Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Tugas dan Fungsi Tim, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Tim Ahli Cagar Budaya, Kriteria Cagar Budaya, Perlindungan Cagar Budaya, Pelestarian Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya, Penggolongan dan Penanganan Pelestarian Cagar Budaya, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 4 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam eliminasi malaria, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga erwujudnya masyarakat yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020; 2. Kebijakan dan strategi kegiatan eliminasi malaria; 3. Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 4. Pentahapan dan eliminasi; 5. Sasaran eliminasi malaria dilaksanakan secara bertahap, yaitu Kecamatan Namang dan Pangkalanbaru pada tahun 2016, Kecamatan Koba dan Simpangkatis pada tahun 2018, dan Kecamatan Lubuk Besar dan Sungaiselan pada tahun 2020; 6. Peran serta masyarakat dan swasta; 7. Peran serta unit pelayanan kesehatan dan masyarakat akademis dalam eliminasi malaria; 8. Pelaksanaan program Eliminasi di Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2018
Pengertian tentang Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat yang berwenang, Kas Daerah, Pajak Daerah, Badan, Pajak Hotel, Hotel , Pajak Restoran, Restoran, Pajak Hiburan, Hiburan, Pajak Reklame, Reklame, Pajak, . Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, . Parkir, . Pajak Air Tanah, . Air Tanah, . Pajak Sarang Burung Walet, . Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bumi, . Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak, Bea Perolehan Hak, Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Masa Pajak,Tahun Pajak , Pajak yang terutang, . Pemungutan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, . Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah , Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, . Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, . Pembukuan, . Pembukuan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, Nilai jual , Nilai pasar, Dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 8 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut pada Pasal 43 ayat (1), Pasal 117 ayat (2) dan (3).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Strategi Pembangunan Kepariwisataan, Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata, Program Pembangunan Kepariwisataan, Mekanisme Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 5 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Maksud dan tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; 2. Prinsip penyelenggaraan pendidikan; 3. Pengelolaan pendidikan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, dan Satuan Pendidikan. 4. Penyelenggaraa pendidkan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 5. Penyelenggaraan pendidikan nonformasl; 6. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri; 7. Penyelenggaraan pendidikan khusus, yang meliputi pendidikan inklusi, pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; 8. Satuan pendidikan unggulan daerah; 9. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; 10. Kerja sama lembaga pendidikan asing dengan satuan pendidikan; 11. Hak dan kewajiban peserta didik; 12. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 13. Pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi ketentuan tentang jenis, tugas, dan tanggung jawab, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, pembinaan karier, promosi, dan penghargaan, promosi dan penghargaan, larangan; 14. Pendirian dan pengembangan satuan pendidikan; 15. Peran serta masyarakat melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah 16. Peran serta perusahaanberupa pemberian dana kepedulian perusahaan yang menjadi kewajibannya. Besaran dana kepedulian diatur lebih lanjut oleh Bupati; 17. Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah; 18. Sanksi administratif dan ketentuan pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kedudukan Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS, Pendidikan dan Pelatihan, Kartu Tanda Pengenal, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Sekretariat PPNS, Bentuk/Model Formulir Penyidikan, Pembinaan, Pakaian dan Atribut, dan Ketentuan Penutup.