DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perangkat Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana teknis. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa, Pemberhentian dan pemberhentian sementara, larangan dan sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2.Pemerintah Daerah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4
10.Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik Desa dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a, dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 5
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 5

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana kewilayahan terdiri dari paling sedikit 2 (dua) kepala Dusun.

Pasal 6

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; 6
e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
f.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.sehat rohani;
i.berkelakuan baik, jujur, dan adil;
j.mempunyai pemahaman bidang;
a.pemerintahan;
b.pembangunan
c.administrasi perkantoran; atau
d.administrasi keuangan dan perencanaan.
k.memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
l.tidak merangkap sebagai, pegawai BUMN/BUMD badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan pemerintah/Pemerintah Daerah, kepala Desa, Perangkat Desa, dan pengurus partai politik.

Pasal 9

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
2. b.kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
3. c.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
4. d.rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
(2)Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa khusus bagi pelaksana kewilayahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan sebagai berikut :
1. a.pemilihan kepala Dusun oleh masyarakat Dusun yang bersangkutan;
2. b.proses perencanaan dan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan oleh kepala Desa, serta melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa;
3. c.pembentukan panitia pemilihan kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dibentuk dari masyarakat Dusun yang bersangkutan yang dapat terdiri dari ketua RT rukun tetangga pemangku adat, golongan profesi (bidan, penyuluh lapangan, dan guru), pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya; 7
4. d.calon kepala Dusun yang terpilih diangkat dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat disertai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c; dan
5. e.masa jabatan kepala Dusun adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 10

(1)Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; 8
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan;
l.melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari APB Desa;
m.menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan kecuali untuk atas nama Pemerintah Desa; dan
n.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…