DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 dengan sistematika : Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Analisa Isu-Isu Strategis Daerah, Visi dan Misi Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kaidah Pelaksanaan dan Penutup, Program Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005 – 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Negara Nomor 4815);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
16.Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168);
17.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 137); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PERUBAHAN TAHUN 2005 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Perubahan adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode lanjutan terhitung sejak perubahan sampai dengan 2025, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RPJMDP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lanjutan sejak perubahan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bangka Tengah.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 5
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

RPJPD Perubahan Tahun 2005-2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

a.BAB I PENDAHULUAN
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c.BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
d.BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
e.BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
f.BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
g.BAB VII PENUTUP

Pasal 3

(1)Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum penyusunan;
3. c.hubungan antar dokumen;
4. d.sistematika penulisan; dan
5. e.maksud dan tujuan.
(2)Gambaran Umum Kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.aspek geografi dan demografi;
2. b.aspek kesejahteraan masyarakat;
3. c.aspek pelayanan umum; dan
4. d.aspek daya saing Daerah.

Pasal 4

(1)Visi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah BANGKA TENGAH SEJAHTERA, BERBASIS EKONOMI MASYARAKAT DAN BERKELANJUTAN.
(2)Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat 6

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan misi pembangunan yang terdiri dari:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
b.mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
c.mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
d.mewujudkan ekonomi masyarakat yang mampu berkembang dan berdaya saing; dan
e.mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menyelenggarakan pemerintahan yang solid, membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif, adil, demokratis, keterbukaan, responsif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum;
b.mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat, yang diukur dengan tiga indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli.
c.mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dengan pembangunan wilayah yang bersifat holistik (menyeluruh) yang meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek; 7
d.mewujudkan ekonomi masyarakat yang mampu berkembang dan berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif, pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif; dan
e.mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

BAB III

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

(1)Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Perubahan dan merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan Daerah.
(2)RPJPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
(3)Penjabaran dari RPJPD Perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)RPJPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan :
1. a.RPJMD Perubahan yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati;
2. b.rencana tata ruang wilayah Daerah;
3. c.rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
4. d.dokumen perencanaan pembangunan lainnya. 8

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Perubahan.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. c.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. d.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
5. e.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)RPJPD Perubahan dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 9

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 15 November 2016 Plt. BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto IBNU SALEH Diundangkan di Koba pada tanggal 15 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, Cap/dto S U G I A N T 0 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 241 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.11/2016)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…